Sunday 18 May 2014

Petani Rotan Berharap Kebijakan Positif Presiden Baru


Petani dan pelaku bisnis rotan di Kabupaten kotawaringin timur, Kalimantan Tengah, berharap ada kebijakan positif yang berpihak kepada mereka dari presiden baru yang terpilih nantinya.

"Sektor rotan masih tetap terpuruk, mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari pemerintahan presiden yang baru yang positif dan lebih berpihak kepada petani dan pelaku bisnis rotan," kata Dahlan Ismail, salah seorang pelaku bisnis rotan di Kelurahan Kotabesi Hilir, Jumat.

Dahlan menyebutkan, saat ini harga rotan mentah masih stabil yakni sekitar Rp 2.500 per kilogram. Permintaan ada namun jauh lebih kecil dibanding saat belum ada larangan ekspor rotan mentah.

Sejak diberlakukannya larangan ekspor rotan mentah per Desember 2011 lalu, sektor rotan yang selama ini menjadi andalan sebagian masyarakat Kotim, menjadi terpuruk.

Ribuan karyawan menjadi korban akibat perusahaan pengepul rotan melakukan efisiensi, bahkan tidak sedikit pengusaha rotan yang akhirnya gulung tikar.

Masyarakat sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut karena telah membuat ribuan pekerja di sektor ini menjadi menderita. Industri dalam negeri hanya mampu menyerap sebagian kecil produksi rotan Kalteng, khususnya Kotim.

Berbagai solusi yang pernah dijanjikan pemerintah pusat, salah satunya adalah sistem resi gudang yang disebut-sebut akan menampung hasil panen petani, nyatanya hingga kini belum juga terealisasi setelah bertahun-tahun dijanjikan.

Pemerintah seolah lepas tangan membiarkan petani dan pelaku usaha rotan untuk berjuang sendiri untuk bangkit keterpurukan. Padahal, selama ini usaha di sektor rotan sangat membantu pemerintah karena usaha ini sudah bisa mandiri, bahkan mampu menyerap ribuan tenaga kerja sehingga membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Ihad, petani rotan di Desa Kamapit berharap pemerintah memberi perhatian serius terkait masalah rotan. Sejak larangan ekspor rotan mentah diberlakukan, petani dan pelaku rotan sangat terpuruk dan menderita karena tidak ada solusi yang diberikan pemerintah.

"Pemerintah harus bertanggung jawab karena keadaan sekarang ini akibat kebijakan pemerintah. Kebijakan ini membuat kami menderita karena pemerintah tidak ada memberikan solusi yang baik," keluh Ihad.

Dia berharap larangan ekspor rotan dicabut atau setidaknya diatur ulang sehingga petani kembali mendapat pasar yang bisa dijadikan saluran penjualan rotan Kotim. Pemerintah diminta tidak tutup mata karena masyarakat yang merasakan dampaknya.(ant/vaa)

No comments:

Post a Comment