Monday 19 May 2014

Simantri Contoh Pemberdayaan Ekonomi Subak


Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr wayan windia menilai, pengembangan sistem pertanian terintegrasi atau Simantri yang diintensifkan Pemerintah Provinsi Bali menjadi contoh sangat baik dalam pemberdayaan ekonomi dan teknologi pada pertanian subak.


"Jika program Simantri sukses diimplementasikan pada subak yang sifatnya sosio-kultural akan tertunjang kekuatannya oleh sektor ekonomi dan teknologi," kata Prof Windia yang juga ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana di Denpasar, Selasa.


Dengan demikian, katanya, maka ada empat kaki yang akan mendongkrak eksistensi subak. Namun celakanya adalah pengembangan Simantri di kawasan subak ternyata dengan membentuk organisasi baru yang disebut dengan Gapoktan.


Simantri tidak memberdayakan sistem subak, bahkan hal itu akan menjadi potensi konflik pada sistem irigasi pertanian itu di masa mendatang.


Windia menambahkan, pengembangan kawasan subak sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) yang telah diakui UNESCO akan menjadi potensi kegiatan ekonomi pertanian.


Hal itu menjadi kegiatan yang sangat baik, sepanjang pemerintah merasa bertanggungjawab terhadap pengembangan subak di masa depan sebagai WBD.


Subak adalah sebuah lembaga tradisional yang berwatak sosio-kultural, basisnya kegiatan sosial dan budaya. Dengan demikian kekuatan subak bertumpu pada kegiatan sosial gotong royong yang mengatur distribusi air untuk pertanian.


Selain itu mengatur kegiatan budaya dan pelaksanaan ritual agama di pura subak. Namun dengan adanya tantangan zaman (globalisasi), maka ikatan subak tampaknya tidak cukup hanya didampingi untuk pengembangan aktivitas ekonomi dan teknologi.


Jika subak dapat didampingi secara intens dan berkelanjutan, maka sistem itu akan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi, seperti telah terbukti di Subak Guama, Kabupaten Tabanan, Subak Wangaya Betan (Tabanan), dan Subak Lodtunduh, Kabupaten Gianyar.


Dengan demikian perlu ada program pendampingan bagi subak di Bali yang memiliki ketertarikan dalam bidang aktivitas pengembangan ekonomi, ujar Prof windia.(ant/vaa)

Kemiskinan Di DIY Dominan Kalangan Petani

Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih dominan di kalangan petani sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat, kata EkonomUniversitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mudrajad Kuncoro.

'Kemiskinan banyak terdapat di sektor pertanian dan secara kewilayahan terkonsentrasi di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul,' kata Mudrajad di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, untuk mengurangi ketimpangan tersebut, perlu ada keberpihakan lebih terkait pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada sektor pertanian.

Selain itu, menurut dia, perlu ada pengarahan perubahan pengelolaan pertanian secara modern. Hasil bertani jangan sampai hanya diperuntukkan untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saja, namun perlu dikembangkan secara maksimal.

'Jangan cukup puas untuk kebutuhan makan saja, namun agar petani juga dapat menggunakan hasil pertanian untuk berinvestasi dan keperluan produktif lainnya,' kata dia.

Sementara itu, persoalan sektor petanian di DIY hingga saat ini juga masih berhadapan dengan persoalan konversi lahan besar-besaran. Konversi lahan pertanian minimal hingga 150 hektare per tahun, untuk kebutuhan perumahan, maupun industri.

Hal tersebut, menurut dia, mengakibatkan peran sektor pertanian menjadi paling sedikit menyumbang pertumbuhan perekonomian di DIY. Hingga saat ini yang paling banyak yang paling besar berkontribusi untuk perekonomian di DIY masih sektor usaha perhotelan, restoran dan pariwisata.

'Seharusnya pemerintah perlu menyiapkan agar yang masih mengandalkan hidup di sektor pertanian juga mendapatkan temnpat di DIY ini,' katanya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian (Distan) DIY, mengharapkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat mendukung pengendalian alih fungsi lahan pertanian di wilayah masing-masing.(ant/rd)

DPRD Kulon Progo Dorong Penyertaan Modal Koperasi

Komisi II DPRD Kabupaten kulon progo, DIY, mendorong rencana penyertaan modal pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Binangun Muammalah dan Pusat Korpri guna mempercepat pertumbuhan industri rumah tangga dan ekonomi sektor riil.


Anggota Komisi II DPRD kulon progo Muhyadi di kulon progo, Selasa, mengatakan sejak pemerintahan mantan Bupati Toyo S Dipo hingga saat ini Bupati kulon progo Hasto Wardoyo terus berkomitmen mendorong perkembangan koperasi dan lembaga-lembaga keuangan mikro.


"Kami mendorong lembaga-lembaga ini, khususnya Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Binangun Muammalah dan Pusat Korpri, ketika mendapat perhatian pemerintah, seharusnya membantu masyarakat yang bergerak di bidang industri rumah tangga yang mengalami kesulitan mengakses pinjaman ke bank," kata Muhyadi.


Hal ini, kata Muhyadi, bertujuan untuk menumbuhkan kewirausahaan di kalangan masyarakat kulon progo. Selain itu, koperasi dan LKM memberikan kontribusi riil dalam pemberdayaan ekonomi kecil.


"Selama ini, kami melihat ada uang tersedia banyak di lingkungan masyarakat. Tapi persoalannya, masyarakat kesulitan mengembalikan pinjaman karena premi bunga mahal," kata dia.


Menurut Muhyadi, sebagai orang yang baru akan mengawali usaha dan menggunakan pinjaman bunga yang mahal akan menyebabkan mereka gulung tikar.


Dia mengatakan Pemerintahan Hasto Wardoyo memperhatikan infrastruktur jalan hingga pertanian, begitu juga memperhatikan rumah tidak layak huni masyarakat miskin. Tapi semua tidak berarti, kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi yang bergerak di sektor riil.


"Di Kabupaten kulon progo banyak lembaga keuangan mikro dan koperasi, harapannya sebanding dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Koperasi dan LKM bisa bersaing dan berlomba bagaimana mencarikan solusi masalah perekonomian masyarakat," kata dia.


Bupati kulon progo Hasto Wardoyo mengatakan Raperda Modal Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pusat Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Binangun Muammalah dan Pusat Korpri bertujuan untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) melalui pembinaan dan pengembangan.


Selain itu, lanjut Hasto, diperlukan dukungan dari semua pihak, agar visi ke depan koperasi dan UMKM dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri dapat benar-benar menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat," kata Hasto.


"Pemberdayaan koperasi dan UMKM perlu dukungan riil dari semua pihak, terutama pemda agar tercipta iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM, yaitu dengan memberikan modal pinjaman untuk kegiatan simpan pinjam," kata Hasto.(ant/vaa)

KSPI Kutuk PHK 4.900 Buruh Pabrik Rokok

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk keras rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 4.900 buruh pabrik rokok milik PT HM Sampoerna per 31 Mei 2014.

'Hal ini karena sudah puluhan tahun buruh rokok tersebut membesarkan perusahaan dan bahkan membuat keluarga HM Sampoerna menjadi kelompok orang terkaya di Indonesia,' kata Presiden KSPI said iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Said, meski pabrik rokok tersebut sudah dijual ke perusahaan asing, maka keluarga HM Sampoerna wajib ikut bertanggung jawab agar PHK tersebut dibatalkan.

Ia mendesak pemerintah agar bertindak tegas melalui anjuran dinas tenaga kerja dan transmigrasi setempat dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) wajib menolak permohonan PHK tersebut.

Selain itu, lanjutnya, pengusaha harus dapat diminta kembali berunding dengan serikat pekerja perusahaan untuk mencari jalan keluar menghindari PHK tersebut.

'KSPI siap menggelar aksi solidaritas besar-besaran menolak PHK tersebut dan akan melakukan kampanye International melawan kebijakan perusahaan asing tersebut dan meminta Menakertrans serta Bupati untuk turun tangan langsung menghindari PHK ini,' katanya.

Sebagaimana diberitakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahmad Hariyadi, mengatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik PT HM Sampoerna di kabupaten itu sudah memenuhi prosedur.

'Alasannya pemilik bangkrut karena produknya tidak laku dijual dan tidak ada yang salah secara undang-undang terkait dengan penutupan pabrik sigaret kretek tangan (SKT) di Garahan, Kecamatan Silo, tersebut,' katanya saat dihubungi di Jember, Sabtu (17/5).

Menurut dia, PHK yang dilakukan PT HM Sampoerna juga sudah sesuai dengan UU tentang Ketenagakerjaan dan pesangon yang diberikan bahkan lebih besar dari ketentuan di undang-undang tersebut.

Sebelumnya, PT HM Sampoerna memberikan pelatihan kepada 4.900 karyawan yang terkena dampak restrukturisasi di pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) Lumajang dan Jember, Jatim.(ant/rd)

Momentum Pilpres Bisa Ditingkatkan Ekonomi Sulteng

Kepala Perwakilan bank indonesia Sulawesi Tengah Purjoko mengemukakan momentum Pemilihan Umum Presiden bisa menjadi salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya pada pertengahan 2014.

Purjoko di Palu, Senin, mengatakan geliat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 akan menguatkan ekonomi terutama pada sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Proses Pemilu dinilai akan banyak meningkatkan kunjungan tamu ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk kepentingan politik dan sejenisnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan I tahun 2014 tumbuh sebesar 12,10 persen, sedangkan pada triwulan sebelumnya tumbuh 7,68 persen.

Menurut Purjoko, sektor itu akan terus tumbuh mengingat kegiatan pada bidang itu terus menggeliat.

Pada triwulan I tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah 4,57 persen, atau melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,28 persen.

bank indonesia memproyeksikan ekonomi pada triwulan II 2014 tumbuh berkisar 4,04 persen hingga 5,04 persen secara tahunan (year on year).

Faktor penopang pertumbuhan selain sektor perdagangan, hotel dan restoran juga akan didukung sektor pertanian yang akan mengalami panen raya padi di sejumlah daerah.

Selain itu, juga ada penguatan dari sektor investasi seiring realisasi sejumlah proyek pembangunan.(ant/rd)

Sunday 18 May 2014

KKP Menargetkan Perikanan Nasional 20,95 Juta Ton

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan nasional mampu mencapai 20,95 juta ton pada tahun 2014.


"Angka tersebut, terdiri perikanan tangkap sebesar 6,08 juta ton dan produksi perikanan budidaya diharapkan mampu menghasilkan 13,97 juta ton," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP, Saut Hutagalung di Manado, Rabu.


Bila angka produksi tersebut tercapai akan berpengaruh sumbangan sektor perikanan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.


Saut optimistis berbagai jenis komoditas perikanan akan mengalami pertumbuhan produksi di tahun 2014 ini dibandingkan tahun sebelumnya.


Upaya pemerintah mendorong produksi perikanan nasional, kata Saut, melalui program industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy dicanangkan KKP.


"Industrialisasi industri kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy menunjukkan perkembangan positif, ini dapat menjadi indikator produksi tahun ini cukup tinggi," kata Saut.


Untuk mendukung target tersebut, katanya KKP telah menyiapkan berbagai program yang secara langsung mendukung pencapaian target, diantaranya peningkatan daya saing perikanan melalui produktivitas, efesiensi, kualitas produk dan nilai tambah.


Data KKP untuk produksi perikanan nasional tahun 2013 mencapai 19,56 juta ton 'meningkat 26,2 persen tahun 2012 yang hanya 15,5 juta ton.


Total produksi perikanan di tahun 2013 tersebut mampu melampaui angka ditargetkan 17,49 juta ton.(ant/vaa)

Pemerintah Kembangkan Anakan Tengkawang Unggul

kementerian kehutanan tengah meneliti anakan dari tanaman tengkawang yang diperkirakan akan tumbuh dan berbuah lebih cepat dibanding yang ada di alam.


Kepala Balai Besar Penelitian Dipterokarpa kementerian kehutanan, Ahmad Saerozi di Pontianak, Rabu menuturkan, jenis tengkawang tersebut diharapkan mampu berbuah mulai usia 2,5 tahun.


"Sekarang, anakan tersebut sudah berusia satu tahun. Kita masih menunggu 1,5 tahun lagi," katanya.


Secara keseluruhan, ada 80.000 anakan yang tengah dikembangkan di balai besar yang terletak di Kota Samarinda itu. Kalau tengkawang yang tumbuh di alam, baru menghasilkan buah pertama pada usia empat tahun. "Berarti ada percepatan, yang akan menguntungkan petani," kata Ahmad Saerozi.


Satu pohon dalam satu kali panen dapat menghasilkan 16 kilogram buah tengkawang. Namun panen hanya berlangsung satu kali dalam setahun ketika peralihan dari musim kering ke penghujan.


Tengkawang merupakan tanaman yang tersebar di Kalimantan. Buahnya mampu menghasilkan minyak lemak yang berharga tinggi. Dalam bahasa Inggris tengkawang dikenal sebagai "illipe nut" atau Borneo tallow nut.


Minyak tengkawang diperoleh dari biji tengkawang yang telah dijemur atau disalai hingga kering, yang kemudian ditumbuk dan dikempa. Secara tradisional, minyak tengkawang ini dimanfaatkan untuk memasak, sebagai penyedap makanan dan untuk ramuan obat-obatan.


Di dunia industri, minyak tengkawang digunakan sebagai bahan pengganti lemak coklat, bahan farmasi dan kosmetika. Pada masa lalu tengkawang juga dipakai dalam pembuatan lilin, sabun, margarin dan pelumas.


Peneliti di Balai Besar Penelitian Dipterokarpa Dr Rizki Maharani mengatakan, ada lima kabupaten di Kalbar yang menjadi lokasi penelitian yakni Bengkayang, Sekadau, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.


"Tengkawang mempunyai nilai ekonomis yang besar, dan pasarnya sangat terbuka di luar negeri," kata Rizki Maharani yang juga Project Coordinator Tengkawang.


Kalbarmerupakan daerah dengan sebaran tengkawang terluas di Kalimantan. Dengan penanganan yang lebih komprehensif, tengkawang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Kalbar, katanya.(ant/ris)

Pasar Kopi 'Gayo' 17 Negara


bupati aceh tengah, Nasaruddin menjelaskan, produk komoditas kopi asal dataran tinggi "tanah gayo" kini telah dipasarkan ke 17 negara di dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Belanda dan Inggris.


"Kopi Gayo kini telah dipasarkan dalam jumlah besar di sejumlah negara, karenanya semua pihak bisa menjaga kualitas dan kuantitas dari komoditas itu," katanya di Takengon, Rabu.


Hal tersebut juga disampaikan bupati dalam pertemuannya dengan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Ignacio Kristanyo Hardojo yang mengunjungi Aceh Tengah.


Namun, ekspor kopi asal dataran tinggi "tanah gayo" ke mancanegara itu lebih banyak dilakukan melalui pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara.


Didampingi Kabag Humas dan Protokol Sekdakab Aceh Tengah Mustafa Kamal, Bupati mengharapkan Kedubes RI di Belgia agar lebih gencar mempromosikan produk kopi "Gayo" ke negara itu.


"Kami juga berharap Kedubes Indonesia untuk Belgia menjadi pintu masuk untuk semakin mempopulerkan kopi 'Gayo' di manca negara terutama di negara-negara eropa," kata Nasaruddin.


Pemkab Aceh Tengah berkomitmen kuat untuk meningkatkan nilai tambah produk kopi bagi masyarakat, selain memperluas pasar juga peningkatan kapasitas petani hingga penyediaan bibit unggul gratis kepada para petani, ucap Bupati.


Sementara itu, Wakil Dubes Indonesia untuk Belgia, Ignacio Kristanyo Hardojo mengatakan, nama "Gayo" sudah terkenal di negara-negara eropa, tetapi masih sulit untuk ditemukan produknya.


Namun, ia berjanji kedepan akan lebih gencar mempopulerkan kopi "Gayo" kepada masyarakat eropa.


Selama di Aceh Tengah, Wakil Dubes RI mengunjungi lokasi pembibitan milik Sudomo di Kecamatan Pegasing, kemudian melihat proses penyortiran dan pengemasan kopi serta uji aroma dan cita rasa di Koperasi Baburrayan di daerah itu.


"Saya sangat terkesan dengan kopi 'Gayo' dan akan saya sampaikan dalam forum-forum internasional di Eropa. Saya juga menginginkan kopi 'Gayo' mendapat tempat dan jadi tolok ukur cita rasa kopi kelas dunia di Eropa," katanya.


Ia juga menjelaskan akan ada tim susulan untuk membuat dokumenter tentang kopi "Gayo" yang akan dipublikasikan secara luas, khususnya di eropa.(ant/vaa)

KKP Target Ekspor 5,65 Miliar Dolar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia sebesar 5,65 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di tahun 2014.


"Untuk mencapai target tersebut perlu upaya keras dalam rangka mendukung kinerja ekspor produk perikanan," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung di Manado, Rabu.


Kata Saut, upaya yang harus dilakukan yakni penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan melalui peningkatan akses pasar ke berbagai negara.


"Peningkatan akses pasar ke berbagai negara melalui kegiatan promosi, diplomasi dan kerjasama pemasaran luar negeri, yang diimbangi dengan pengendalian impor hasil perikanan," jelas Saut.


Katanya, pencapaian kinerja nilai ekspor produk perikanan pada tahun 2013 sebesar 4,16 miliar dolar as.


Ke depan, kata Saut akan terus meningkatkan jumlah produksi guna menggalakkan ekspor perikanan nasional yang juga bermanfaat untuk mengurangi defisit perdagangan Indonesia.


Program industrialisasi kelautan dan perikanan memang sudah menjadi fokus perhatian KKP karena itu upaya peningkatan kinerja ekspor terus dilakukan.


Apalagi, kata Saut, industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy yang dicanangkan KKP menunjukkan perkembangan positif.


Untuk mendukung target tersebut, katanya KKP telah menyiapkan berbagai program yang secara langsung mendukung pencapaian target. Diantaranya program peningkatan daya saing perikanan melalui produktivitas, efesiensi, kualitas produk dan nilai tambah.(ant/ris)

Menteri PU : Tantangan Pengelolaan SDA 'Warung Jamu'

Menteri Pekerjaan Umum djoko kirmanto mengatakan tantangan pengelolaan sumber daya air di Indonesia dapat dijabarkan dalam empat hal yang bisa disingkat menjadi 'warung jamu'.

'Empat tantangan dalam menangani masalah manajemen pengolahan air ini yaitu 'warung jamu' yaitu waktu, ruang, jumlah, dan mutu,' kata djoko kirmanto dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia memaparkan, tantangan pertama yaitu waktu adalah kemampuan mengelola air ketika jumlah air melimpah baik pada saat dibutuhkan maupun saat kekurangan agar dapat memenuhi kebutuhan akan air itu.

Tantangan kedua atau ruang, ujar dia, adalah bagaimana mengelola air yang jatuh di tempat tertentu sehingga dapat dimanfaatkan di mana pun dan dapat digunakan secara merata.

Tantangan ketiga adalah jumlah yaitu bagaimana mengelola air yang datang dalam jumlah yang besar di saat dibutuhkan.

Terakhir adalah tantangan mutu yaitu bagaimana memastikan bahwa saat yang dibutuhkan untuk air baku adalah air bersih dan bukannya air yang kotor.

'Untuk mengelola air tersebut, itu unitnya adalah wilayah aliran sungai atau wilayah sungai, jadi yang paling bagus mengelola sungai itu unitnya Daerah aliran sungai, bagaimana DAS tersebut kita kelola sebaiknya agar manfaat air jadi optimal dan berkelanjutan,' kata Djoko.

Menteri PU juga mengatakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang membutuhkan pendekatan terpadu berbasis DAS atau Wilayah Sungai (WS) yang dikenal dengan istilah 'Integrated Water Resources Management'.

Sebagaimana diberitakan, Indonesia mesti bisa memanfaatkan potensi aset Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 76.670 megawatt (MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 770 MW.

'Dari potensi tersebut baru sekitar enam persen yang telah dikembangkan,' kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.

Menurut dia, pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan waduk-waduk dan bendung-bendung yang menjadi aset Kementerian PU untuk dapat dimanfaatkan sebagai PLTA dan/atau PLTM.

Untuk itu, lanjutnya, semua potensi energi dari daya air harus diintegrasikan dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, termasuk pengintegrasian persyaratan dan prosedur perizinan.(ant/rd)

Sampah Dapat Jadi Pundi Rupiah

Anggota DPRD Kalimantan Timur Leliyanti Ilyas mengatakan banyaknya tumpukan benda tak terpakai maupun sampah seharusnya dapat dijadikan pundi rupiah atau tabungan keluarga.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah menjadi barang layak pakai atau bernilai jual tinggi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak memenuhi lingkungannya dengan tumpukan sampah, katanya di Samarinda, Rabu.

'Salah satu contoh untuk mengurangi volume sampah ialah dengan menggalakkan adanya bank sampah. Bank sampah dapat menjadi tabungan keluarga,' ujar Leli.

Dia mengatakan untuk membuat bank sampah tersebut tidaklah menggunakan cara yang sulit. Hanya dengan memilah-milah sampah kering maupun basah lalu dijual kepada RT di lingkungan setempat sebagai kompos atau pupuk organik. Dengan begitu akan menolong lingkungan serta dapat memperoleh nilai ekonomis yang cukup tinggi.

'Apabila hal tersebut dilakukan dengan cukup serius maka tentunya program Kaltim Green yang telah dicanangkan pemerintah bukanlah hal yang sulit terealisasi. Karena hal tersebut ke depannya banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah,' kata Leli.

Leli mengimbau bagi para pengusaha setempat juga ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan.

Sehingga masyarakat mengetahui bahwa selama ini perusahaan-perusahaan di Kaltim tidak hanya memberikan limbah-limbah yang membahayakan masyarakat, namun sebenarnya turut mendukung program Kaltim Green yang telah digalakkan oleh pemerintah, katanya.

'Apabila ada perusahaan yang mengekspos kegiatan peduli lingkungan, tentunya perusahaan-perusahaan lain akan ikut berlombadalam menjaga kebersihan,' kata Leli.

Dengan demikian masyarakat Kaltim dapat mencontohnya. Dapat dibayangkan bagaimana bersihnya provinsi ini apabila semua elemen masyarakat baik pemerintahan, perusahaan dan seluruh masyarakat berlomba-lomba untuk menjaga kebersihan lingkungan, ujar Leli.

Namun hal tersebut akan terlaksana apabila didukung oleh peran aktif pemerintah untuk terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengawasan ketat mengenai hal kebersihan ini. Bila pemerintah lalai dalam pengawasan, tentunya peraturan yang telah diterapkan hanya akan menjadi peraturan tidur, katanya.(ant/rd)

Kementan : Target Rasional Produktivitas Singkong 40-60 Ton


Direktur Pascapanen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana menilai target rasional produktivitas singkong di tingkat petani adalah sekitar 40-60 ton per hektar.


'Di tingkat petani, target rasional yang bisa dicapai 40-60 ton per hektar,' kata Dadih di sela-sela diskusi yang bertajuk 'roundtable singkong' di Jakarta, Rabu.


Namun, Dadih mengakui target tersebut masih jauh dari angka produktivitas yang baru tercapai rata-rata 18,7-19 ton per hektar.


'Idealnya masih jauh sekali,' katanya.


Kendati demikian, dia menyebutkan, ada beberapa di tingkatan industri kecil yang produkvitasnya mencapai 120 ton per hektar.


'Paling tidak, mendekati potensi genetik sekarang kan singkong sudah ditetapkan menjadi komoditas strategis yang akan diakselerasi, jadi diharapkan bisa meningkat,' katanya.


Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik pada 2013, luas panen singkong seluas 1,6 juta hektar, produktivitas 224,49 kuital per hektar dan produksi 23 juta ton.


Jika dirata-rata dari 2009, produkvitas naik 4,64 persen, produksi naik 2,04 persen, tetapi luas panen mengalami penurunan 2,48 persen.


Dadih menjelaskan penyebab penurunan luas panen, di antaranya alih komoditas yang lebih menguntungkan seperti tebu, sawit dan hortikultura, harga kurang menarik saat panen serta industri olahan ubi kayu belum merata di sentra produksi, sehingga petani kesulitan pemasaran.


'Petani singkong relatif miskin, berada pada kawasan marjinal, jadi diajak bercocok tanam dengan teknologi juga sulit, mengubah 'mindset' (pola pikir) butuh waktu,' katanya.


Dadih mengatakan berbagai kendala juga terjadi di daerah-daerah, salah satunya terkait alokasi APBD untuk pembiayaan pertanian.


Dalam kesempatan sama, Konsultan Senior dan Penemu Pembuat Tepung Singkong Modifikasi (Mocaf) Ahmad Subagio mengatakan produktivitas singkong tertinggi jika dibandingkan dengan bahan pangan lain, yakni mencapai 195 kuintal per hektar dibandingkan beras 49,44 kuintal per hektar dan jagung 44,52 kuintal per hektar.(ant/rd)

Petani Manfaatkan Peti Bekas Untuk Pengepakan Tomat

Kalangan petani tomat di Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu, saat ini memanfaatkan peti bekas untuk pengepakan buah tomat yang akan dipasarkan ke sejumlah wilayah di daerah itu.

'Saat ini peti buah tomat yang baru dijual rata-rata Rp13.000, sedangkan peti bekas cuma Rp7.000. Petani lebih memilih memakai peti bekas karena harganya lebih murah dan masih layak untuk dipakai,'kata Nalis (36), petani sayuran di Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejanglebong, Rabu.

Peti untuk pengepakan buah tomat tersebut kata dia, selama ini dibuat oleh perajin yang memanfaatkan papan limbah sisa penggesekan di 'sawmil' maupun panglong kayu. Peti yang dihasilkan perajin ini selanjutnya dijual ke petani maupun toko alat pertanian seharga Rp13.000 per kotak. Harga ini mengalami kenaikan dari beberapa bulan sebelumnya yang hanya Rp10.000.

Sementara peti bekas umumnya dijual para pedagang sayuran di pasaran Kota Curup maupun dari Provinsi Bengkulu. Peti ini dijual kembali oleh agen dan pedagang sayuran di kota ke desa-desa asal penghasil tomat dengan harga Rp7.000/kotak.(ant/rd)

Ratusan Koperasi Di Kutai Timur Belum RAT

Sebanyak 680 unit dari 978 koperasi yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, hingga kini belum melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) untuk tahun buku 2013.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur, Hj. Aisyah, di kantornya di Sangatta, Rabu, dari 978 koperasi yang terdata, hingga kini hanya 360 unit yang aktif, termasuk koperasi baru yang terus bermunculan.

Ia menyebutkan, pada 2011 jumlah koperasi di Kutai Timur (Kutim) tercatat 895 unit, namun akhir tahun 2013 bertambah menjadi 978 unit. Namun hanya 360 unit yang aktif dan 680 koperasi yang belum laksanakan RAT.

'Daerah kita menjadi terbanyak kedua jumlah koperasinya di Kaltim, yakni setelah Kota Samarinda. Namun ratusan yang tidak aktif,' kata Aisyah.

Ia menyebutkan pertumbuhan koperasi di Kutai Timur cukup pesat dan setiap tahun bertambah secara signifikan. Pertumbuhannya cukup menggairahkan, namun manajemennya masih lemah termasuk tidak melakukan RAT.

Misalnya, kata dia, tahun 2011 jumlah koperasi tercatat 895 unit. Kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 950 unit dan tahun 2013 naik lagi mencapai 978 unit.

Begitu pula dengan koperasi yang aktif sebanyak 605 unit, sementara yang melakukan RAT tahun buku 2013 hanya 181 unit. Kondisi koperasi yang melaksanakan RAT ini, kata dia, masih lebih baik karena dalam tahun 2011 yang melakukan RAT hanya 172 unit dan 2012 sebanyak 179 unit.

'Dinas Koperasi yang berubah nomenklatur-nya menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Kreatif, akan melakukan rasionalisasi koperasi sesuai uu koperasi. Syarat utama koperasi harus melakukan RAT setiap tahun,' kata Aisyah.(ant/rd)

Minyak Bervariasi Dengan Patokan AS Turun

harga minyak patokan AS turun untuk pertama kalinya dalam empat sesi perdagangan pada Kamis (Jumat pagi WIB) karena persediaan mendekati rekor tertinggi, sementara Brent naik tipis didukung oleh krisis Ukraina.


Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, turun 87 sen menjadi ditutup pada 101,50 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.


Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Juni naik 25 sen menjadi menetap di 110,44 dolar AS per barel, ketika kontrak Juni berakhir.


Para investor di WTI fokus pada jumlah minyak mentah keseluruhan yang "bearish" dari laporan persediaan minyak Departemen Energi AS (DoE) pada Rabu, sehingga mendorong aksi penjualan, kata Bob Yawger dari Mizuho Securities.


"Tampaknya bahwa pasar sangat kelebihan pasokan," katanya.


harga minyak AS turun karena sebuah laporan pemerintah menunjukkan bahwa produksi minyak mentah AS mencapai tingkat tertinggi dalam 28 tahun .


Produksi AS meningkat sebesar 78.000 barel per hari menjadi 8,428 juta barel untuk pekan yang berakhir 9 Mei menurut laporan dari Badan Informasi Energi AS (EIA), unit statistik dari Departemen Energi AS.


Persediaan minyak mentah AS naik 0,9 juta barel menjadi 398,5 juta barel untuk pekan yang berakhir tanggal 9 Mei, EIA mengatakan Rabu, berada dalam kisaran mendekati rekor tertinggi mereka 399,4 juta barel pada akhir April.


Yawger mengatakan bahwa WTI juga mendapatkan tekanan dari aksi jual yang meluas di pasar ekuitas AS.


Indikator ekonomi AS bervariasi, dengan klaim pengangguran awal turun ke tingkat terendah tujuh tahun pada pekan lalu, tetapi produksi industri jatuh pada April. Inflasi konsumen sedikit lebih tinggi tetapi tetap lemah dan jauh di bawah target Federal Reserve 2,0 persen.


Para pedagang juga mencerna data "output" ekonomi zona euro untuk kuartal pertama yang datang lebih lemah dari yang diperkirakan.


Investor mencari perlindungan dari aset-aset berisiko di tengah berlangsungnya krisis Ukraina.


Para pemimpin interim Ukraina pada Kamis sedang berupaya keras untuk menjaga negara itu stabil menjelang pemilihan presiden 25 Mei, menekan dengan serangan militer untuk menumpas pemberontakan pro-Moskow di wilayah timur yang merupakan jantung industri Ukraina.


Ukraina adalah saluran penting untuk ekspor minyak dan gas Rusia ke Eropa, dan meningkatnya konflik dapat mengganggu pasokan dan mengirim harga melonjak, para analis mengatakan.


Pasar mengabaikan kenaikan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak 2014 dari Badan Energi Internasional (IEA).


IEA menaikkan proyeksi permintaan minyak 2014 sebesar 65.000 barel per hari menjadi 92,8 juta barel, terutama karena permintaan kuat tak terduga pada kuartal pertama, didorong oleh konsumsi di Amerika Serikat.


"Tidak ada kejutan besar dari IEA hari ini dengan fokus masih pada Ukraina di tengah meningkatnya premi risiko," kata analis VTB Capital Andrey Kryuchenkov kepada AFP.(ant/vaa)

Pertamina Proses Akuisisi Lima Aset Luar Negeri

pt pertamina (Persero) tengah memproses akuisisi lima aset blok migas dari luar negeri untuk mencapai target produksi minyak sebanyak 2,2 juta (barel oil equivalent per day/ boepd) pada 2025.


"Intinya kita kejar supaya tercapai target yang 2,2 juta boepd, tidak mendefinisikan sumber dari mana, jadi kita harus mencari dari luar negeri, saya sampaikan sekarang kita sedang mengerjakan empat sampai lima untuk akuisisi dari luar negeri," kata Wakil Presiden Senior Pengembangan Bisnis Hulu Pertamina Denie S Tampubolon.


Denie dalam workshop media di Bogor, Jumat menjelaskan akuisisi blok-blok migas dari luar negeri yang mencapai 70 persen itu perlu diupayakan karena waktu pencapaian target itu pun terbatas.


"Waktu kita buat 'assessment' (penilaian) kelihatan lebih terbatas, jadi apakah harus dari luar negeri, tidak juga karena hasilnya juga akan terbatas," katanya.


Ia menyebutkan dari hasil akuisisi tersebut diproyeksikan akan menambah produksi minyak sekitar 18.000-20.000 boepd per tahunnya.


Sementara ekspansi telah dimulai sejak Januari 2002 melalui kontrak kerjasama pada Blok 10 dan 11.1 Vietnam dengan pola kerjasama yang diawali dengan "government to government".


Selanjutnya, dia menambahkan, diikuti dengan Blok SK-305 di Malaysia pada Juni 2003 serta Blok 3 Western Desert Irak, Blok 13 Read Sea, Sudan, Blok 123-3 Sirte Onshore, Blok 17-3 Sabratah Offshore dan Blok 3 Offshore Qatar.


"Akhirnya pada November-Desember 2013 Pertamina mengakuisisi aset di Aljazair dan Irak," katanya.


Ia menyebutkan dari Aljazair Pertamina peroleh sekitar 23.000 boepd dan ditargetkan sebesar 25.000 boepd pada 2014. Adapun di Irak Pertamina memiliki hak partisipasi sebesar 10 persen, sedangkan produksi lapangannya ditargetkan akan meningkat dari 400.000 boepd pada 2014 menjadi 1,6 juta beopd pada 2020.


Denie mengatakan akan memprioritaskan rencana akuisisi pada aset-aset yang dapat segera memberikan tambahan produksi minyak kepada Pertamina, yaitu blok-blok yang sudah berproduksi dan atau dalam tahap pengembangan serta memiliki cadangan minyak yang signifikan.


Tentu saja, lanjut dia, aksi-aksi korporasi tersebut dilakukan dengan proses bisnis yang secara komprehensif memperhatikan seluruh aspek teknis dan komersial, termasuk mitigasi risiko.


"Nanti saya akan cari akuisisi tahun ini dan tahun depan seperti apa tipe asetnya karena 600.000 boepd itu kita 'log in' (masukan) sebagai target kita, sekaligus memperluas peluang kerjasama dengan IOC dan NOC," katanya.


Pertamina menargetkan 2,2 juta boepd pada 2025 dengan target kontribusi mencapai 600.000 boepd dari luar negeri.


"Kalau dapat yang 'growth'-nya (pertumbuhannya) lebih kecil saya harus pikir bagaimana mencari 'growth' yang bagus, jadi sangat dinamis, akuisis itu seni," katanya.(ant/vaa)

Pertamina Siap Kelola Blok Mahakam 100 Persen

PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mengelola blok mahakam 100 persen yang saat ini masih dikuasai perusahaan migas asal Prancis Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation asal Jepang.

'Kami menyatakan lagi kesiapan kami mengelola blok mahakam 100 persen,' kata Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen saat pembukaan workshop media di Sentul, Bogor, Kamis.

Husen mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ketiga kalinya agar blok mahakam itu dikembalikan ke Pertamina.

'Kami sudah mengirim surat ke pemerintah yang ketiga kalinya dua atau tiga bulan yang lalu, keputusan ada di tangan pemerintah 'monggo' (silakan),' katanya.

Dia mengatakan, pihaknya akan kembali mengajukan kembali surat karena sudah berpengalaman di West Madura Offshore (WMO) dan Offshore Nothwest Java (ONWJ).

'Mau gimana lagi, kita modalnya surat, ketemu langsung juga sudah bolak-balik, terbukti di WMO, ONWJ kita 'basah-basahan', buktinya bisa,' katanya.

Husen mengatakan alasan lainnya, yakni kontrak blok mahakam oleh Pertamina telah diperpanjang dua kali dalam jangka 50 tahun.

'Blok dua kali diperpanjang kasih aja. Blok sudah dipegang 50 tahun, maunya 100 persen. Semua negara mengandalkan kebutuhan energinya pada BUMN, potensinya bagus kalau enggak bagus buat apa diperebutkan,' katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan yakin PT Pertamina (Persero) mampu mengambil alih sekaligus menjadi pengelola blok mahakam yang dijadwalkan akan dimulai tahun 2017.

'Saya percaya direksi dan seluruh insan Pertamina sudah puya tekad besar untuk mengambil alih blok mahakam,' katanya.

Menurut dia, keyakinannya bahwa Pertamina siap mengelola blok mahakam setelah direksi, komisaris dan pemangku kepentingan menyatakan kesanggupannya.(ant/rd)

Pertamina Garap Proyek Sembilan Miliar Dolar AS

Perseroan Terbatas Pertamina tengah menggarap sebanyak 29 proyek pengembangan hulu minyak, gas, dan panas bumi dengan total investasi mencapai sembilan miliar dolar AS.


Wakil Presiden Senior Pengembangan dan Teknologi Pertamina R. Gunung Sardjono Hadi saat workshop media di Bogor, Jumat, mengatakan bahwa perusahaan tengah memonitor penyelesaian 29 proyek pengembangan hulu migas dan panas bumi.


"Sekitar 22 proyek di antaranya merupakan proyek-proyek besar dengan nilai investasi di atas 100 juta dolar AS," katanya.


Gunung menyebutkan dua proyek, yaitu Banyu Urip dan Jambaran-Tiungbiru, bahkan membutuhkan nilai investasi lebih dari satu miliar dolar AS.


Tiga proyek lainnya, kata dia, masing-masing menelan investasi di atas 500 juta dolar AS, seperti DSLNG, PPGM, dan pengembangan di blok WMO, yang segera memecahkan rekor dunia untuk pengembangan enam lapangan migas sekaligus dalam waktu bersamaan.


Dia mengatakan bahwa Pertamina juga tengah menggarap proyek-proyek EOR dan panas bumi dengan nilai investasi di kisaran 100 juta dolar AS hingga 400 juta dolar AS.


"Hingga saat ini, dari total 29 proyek senilai sembilan miliar dolar AS yang tengah dijalankan, telah terealisasi sebesar 3,52 miliar dolar AS," katanya.


Gunung menambahkan bahwa beberapa proyek mulai memberikan kontribusi produksi bagi perusahaan pada tahun 2014.


Dia mencontohkan Pengembangan Banyu Urip sebesar 18.636 bopd, lapangan YY Blok ONWJ sebesar 1.108 bopd, PPDM sebesar 1.666 bopd, dan beberapa proyek EOR, di antaranya EOR Rantau sebesar 1.671 bopd.


"Total tambahan produksi minyak yang akan diperoleh dari proyek-proyek pengembangan tersebut pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 77.900 bopd minyak 315 MMscfd gas dan 40 MW panas bumi," kata dia.


Untuk mendukung hal tersebut, kata Gunung, Pertamina mengembangkan inovasi teknologi, baik pengembangan maupun penemuan teknologi baru, yang mendukung tujuan perusahaan, peningkatan produksi.


Dia mencontohkan beberapa kseperti grid base drilling di lapangan Bunyu dengan estimasi peroleh produksi sekitar 5.000 bopd, teknologi injeksi CO2 EOR di Lapangan Sukowati dengan estimasi factor perolehan sekitar 7 persen, dan acid breakdown di PHE ONWJ dengan peningkatan produksi 1.300 bopd.


Selain itu, penggunaan X-Flow Handler di BOB Pertamina-BSP dengan tambahan produksi maksimal sekitar 4.560 bopd.(ant/vaa)

Pegadaian Kembangkan Bisnis Jual Beli Kendaraan Bekas

PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru, akan membuka satu unit bisnis penjualan mobil bekas bersamaan dengan beroperasinya gedung representatif yang akan dibangun dalam 2014 di Jalan Jangka II Kota Pekanbaru, Riau.

'Di dalam gedung baru tersebut maka fasilitas yang tersedia akan bisa menampung mobil bekas sebanyak60 unit hingga 100-an unit kendaraan,' kata Kepala PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru, ProvinsiRiau, H. Mulyono di Pekanbaru, Kamis.

Menurut dia, bisnis penjualan kendaraan bekas tersebut adalah bagian dari program pegadaian dalam mengoptimalisasikan nilai-nilai aset perusahaan.

Bisnis tersebut, katanya, sekaligus menjadi sarana pengembangan bisnis pegadaian untuk PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru, sekaligus meningkatkan omset perusahaan.

'Oleh karena itu pembangunan gedung baru pegadaian tersebut dipercepat dalam tahun 2014 ini kegiatan fisik proyek gedung sudah bisa dimulai,' katanya bisnis tersebut merupakan kegiatan baru pegadaian di samping penjualan emas dan kontraktor.

Pada pusat perkantoran baru tersebut, juga akan dibuka lapangan futsal untuk disewakan serta auditorium'Langen Palikrama' yang disediakan oleh Perum Pegadaian untuk kegiatan pesta pernikahan dan untuk ruang pertemuan resmi lainnya.

Gedung Langen Palikrama ini merupakan gedung artistik berasitektur Belanda namun dipadu padankan dengan interior elegan sehingga terkesan mewah dan keren bagi penyewanya.(ant/rd)

Pemerintah Diminta Buat Pemetaan Pipa Gas

pt pertagas niaga, anak perusahaan pt pertamina (Persero), meminta pemerintah melakukan pemetaan (mapping) mengenai infrastruktur pipa gas yang ada di seluruh wilayah Indonesia.


"Pemetaan ini penting dilakukan guna menata ulang serta menyusun strategi jangka panjang mengenai pipanisasi gas di Tanah Air, sekaligus menyelesaian berbagai masalah tumpang tindih di lapangan," kata Direktur Usaha dan Teknik Pertagas Niaga, Eko Agus Sardjono di Jakarta, Jumat.


Menurut Eko Agus Sardjono, pemetaan pipa gas mudah dilakukan karena teknologinya tersedia dan tidak memakan waktu lama.


"Ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. Saya rasa setiap perusahaan juga punya," katanya.


Pemetaan dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi jaringan pipa, kapasitas, pasokan, termasuk pasar (konsumen) yang menyerap.


Dari mapping itu bisa diketahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Kalau ternyata ada pipa yang sudah mulai uzur atau tua, maka tentu harus disiapkan penggantinya agar tidak membahayakan, katanya.


Dengan pemetaan, kata dia, juga diketahui mana potensi yang belum digarap, mana pasar yang sudah jenuh, dan mana yang tumpang tindih. Jadi, tidak ada lagi perebutan wilayah, terutama dengan sesama BUMN.


Masalah pemetaan infrastruktur pipa gas nasional menjadi isu penting terkait perbedaan pendapat antara dua BUMN, Pertagas dan PT PGN (Persero) terhadap skema distribusi gas. Pertagas menginginkan penerapan kebijakan akses terbuka (open access) atas pipa distribusi gas. Sebaliknya PGN keberatan dengan kebijakan tersebut.


Menurut Eko Agus, penggunaan akses terbuka pipa gas merupakan implementasi dari mandat pemerintah sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 19 tahun 2009. Ia menilai bahwa sistem open access pipa gas membuat setiap badan usaha tetap meraih banyak keuntungan karena dijamin tarifnya oleh BPH Migas.


Jika pembelian gas tidak memakai akses terbuka, semua pembelian gas harus melalui satu titik pipa gas. Dampaknya harga dari sumber ke industri harganya pasti lebih mahal karena ada monopoli sumber gas dan tumpang-tindih pembangunan pipa gas, katanya.(ant/vaa)

Kondisi Ekonomi Konsumen Sulut Stagnan

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi sulawesi utara (Sulut) Faizal Anwar mengatakan, kondisi ekonomi konsumen di provinsi tersebut cenderung stagnan di triwulan I tahun 2014.


"Kondisi ekonomi konsumen cenderung stagnan di triwulan I 2014, dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan rumah tangga tidak terlalu signifikan," kata Faizal, di Manado, Jumat.


Selain itu, katanya, pengaruh inflasi terhadap konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perlambatan konsumsi rumah di triwulan I tahun 2014.


"Perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut juga disebabkan karena adanya banjir bandang terjadi pada pertengahan Januari 2014," jelasnya.


Indeks tendensi konsumen (ITK) Provinsi Sulut triwulan I tahun 2014 sebesar 100.49, artinya kondisi ekonomi sedikit membaik namun cenderung sama dibandingkan triwulan IV tahun 2013 sebesar 112.23.


ITK adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan BPS melalui survei tendensi konsumen.


ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada periode mendatang.(ant/vaa)

Pemkab Sediakan Modal Usaha Nelayan Rp11 Miliar


Pemerintah Kabupaten bangka barat, Kepulauan Bangka Belitung, pada 2014 menyediakan modal usaha sebesar Rp1,125 miliar untuk kelompok nelayan sebagai salah satu upaya mempercepat kemandirian masyarakat pesisir.


"modal usaha senilai Rp1,125 miliar itu akan disalurkan kepada 15 kelompok nelayan, masing-masing kelompok akan menerima maksimal Rp75 juta. Kami harapkan modal usaha ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan alat tangkap ikan," kata Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten bangka barat Yopie Mardianta di Muntok, Jumat.


Ia menjelaskan program bantuan modal usaha tanpa bunga itu, dianggarkan melalui APBD kabupaten setempat bekerja sama dengan pihak perusahaan bank dan ditargetkan bisa direalisasikan dalam waktu dekat.


Yopie mengatakan program tersebut sudah berjalan sejak 2012 dan sudah ada 24 kelompok nelayan yang merasakan keuntungan program tersebut.


"Mekanismenya nelayan meminjam modal maksimal senilai Rp75 juta ke bank yang sudah ditunjuk dengan agunan, kelompok ini wajib mengembalikannya pinjaman tersebut dengan pola angsuran dalam jangka waktu lima tahun tanpa dibebani bunga karena sudah ditanggung pemkab," kata dia.


Menurut dia, pola pinjaman tanpa bunga seperti itu cukup efektif meningkatkan usaha nelayan karena selama ini mereka cukup berat jika meminjam modal ke bank dengan bunga lumayan tinggi.


Ia mengatakan program pinjaman modal tanpa bunga itu akan terus dikembangkan setiap tahun, minimal untuk 15 kelompok nelayan agar mereka bisa mengelola sektor kelautan dengan optimal.


"Kami yakin jika sektor kelautan dan perikanan dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sektor ini akan mampu menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat setempat," kata dia.


Agar pinjaman modal tersebut bisa dimanfaatkan seluruh anggota kelompok, katanya, DKP akan terus memberikan pendampingan kepada pengurus kelompok agar manajemen membaik dan modal bisa berputar di dalam kelompok tersebut.


"Seluruh anggota bisa memanfaatkan modal tersebut, namun diharapkan penyalurannya bergilir. Kami terus mendampingi mereka agar modal itu tidak mandek dan bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok nelayan itu," kata dia.(ant/vaa)

Harga Cengkih Tembus Rp150 Ribu

Harga komoditas cengkih di pasaran Kota Palu, Sulawesi Tengah terus bergerak naik dan kini sudah tembus Rp150 ribu per kilogram.


Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan setempat Toni Muhammad di Palu, Jumat mengatakan berdasarkan hasil monitoring di sejumlah pedagang hasil bumi, harga cengkih naik.


Sebelumnya harga cengkih di tingkat pengumpul di Palu berkisar Rp145 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp150 ribu.


Kenaikan itu dikarenakan stok cengkih dikuasai petani stok kurang dan juga panen raya belum tiba.


"Biasa kalau lagi kurang stok harga naik, tetapi saat panen raya justru turun," katanya.


Sementara harga komoditas perkebunan lain seperti kakao, kopra dan biji kopi bertahan. Harga kakao bertahan pada kisaran Rp32 ribu per kilogram, kopra Rp7.000,00 dan biji kopi Rp27.000,00 per kilogram.


Lembang, seorang petani cengkih mengatakan panen raya cengkih di Sulteng diperkirakan berlangsung Juli-Agustus 2014.


Menurut dia, harga cengkih yang berlaku sekarang ini terbilang tinggi.


Akan tetapi, kenaikan harga tidak banyak dinikmati petani. "Paling hanya beberapa petani saja yang masih punya stok. Itupun tidak banyak," katanya.


Di Sulteng areal kebun cengkih petani terbesar di Kabupaten Tolitoli. Produksi cengkih di Kabupaten Tolitoli sekitar 10.634 ton per tahun dengan luas areal tanam sebesar 24.985 hektare.(ant/vaa)

Penyerapan Pupuk Pusri Tinggi

Penyerapan pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di sembilan provinsi yang pasokan pupuknya menjadi tanggung jawab perusahaan pupuk berkantor pusat di Kota Palembang, Sumatera Selatan itu cukup tinggi.


"Data realisasi penyaluran pupuk urea Januari-April 2014 mencapai 350 ribu ton lebih kepada petani di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta," kata Manajer Humas Pusri Sulfa Ghanie di Palembang, Jumat.


Dia menjelaskan, penyerapan pupuk urea bersubsidi atau PSO itu pada beberapa bulan ke depan diprediksi masih cukup tinggi karena sekarang ini hingga September merupakan musim tanam tahap kedua.


Untuk mengatasi tingginya permintaan pupuk selaam musim tanam tersebut, pihaknya terus berupaya menyiapkan stok baik di tingkat pabrik atau lini satu (Lini 1) hingga di tingkat kabupaten dan kota sentra produksi pertanian atau lini tiga (Lini 3).


Menghadapi musim tanam tahap kedua ini telah disiapkan stok pupuk urea di lini tiga sekitar 80 ribu ton, sedangkan di lini satu sekitar 45 ribu.


Melihat kondisi stok yang tersedia sekarang ini, pihaknya menjamin kebutuhan pupuk petani di sembilan provinsi wilayah kerja PT Pusri untuk beberapa bulan ke depan bisa dipenuhi sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani setempat.


"Petani di wilayah kerja PT Pusri tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan pupuk pada musim tanam tahap kedua April-September 2014 ini, karena kegiatan produksi dan distribusi pupuk hingga kini tidak ada masalah," ujar Sulfa.


Kegiatan produksi keempat pabrik PT Pusri di Palembang sekarang ini berjalan dengan normal, meskipun sekarang ini sedang dilakukan pembangunan satu pabrik baru proyek revitalisasi pabrik tua Pusri II yang dibangun pada tahun 1974.


"Dengan tidak terganggunya kegiatan produksi, stok pupuk di gudang tingkat kabupaten atau sentra produksi pertanian akan terus ditambah sesuai dengan RDKK petani di seluruh provinsi yang kebutuhan pupuknya menjadi tanggung jawab PT Pusri," kata Sulfa.(ant/vaa)

Pembangunan Jalur Puncak II Mandek

Pembangunan jalur puncak II Poros Tengah-Timur yang menghubungkan Kabupaten Bogor dan Cipanas kini mandek lantaran pengerjaannya telah dihentikan sejak Januari 2014.


Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Dinas Kominfo Kabupaten Bogor, Erwin Suriana menyebutkan, penghentian pembangunan Poros Tengah-Timur tidak ada kaitannya dengan penangkapan Bupati Bogor Rachmat Yasin.


"Penghentian karena ada kesulitan pada kontur lahan, tepatnya di titik Rasamala. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan ditangkapnya Bupati Bogor," ujar Erwin saat dihubungi, Jumat.


Erwin menyebutkan, pembangunan Poros Tengah-Timur untuk pengerjaan mulai dari konstruksi, pengerukan, pemadatan dan lain-lainya kewenangannya ada pada pemerintah Provinsi dan Pusat.


Anggaran pembangunan proyek jalan sepanjang 47 kilometer dengan lebar 30 hingga 100 meter tersebut dianggarkan sebesar Rp840 miliar.


"Pemerintah Kabupaten Bogor hanya menyediakan lahan," ujarn Erwin.


Namun, Erwin tidak mengetahui betul berapa luas lahan yang disediakan oleh Pemkab Bogor untuk penyelesaian proyek tersebut, karena sebagian besar lahan merupakan hibah dari para pengembang dan perusahaan pemilik tanah.


Erwin mengatakan, pembangunan proyek Poros Tengah-Timur direncanakan selesai dan dapat beroperasi tahun 2015.


Sementara itu, berdasarkan penelusuran di lapangan, jalur puncak II atau Poros Tengah-Timur dibangun sebagai alternatif mengurangi beban kepadatan di jalur puncak.


Pelaksanaan proyek tersebut awalnya dimulai tahun 2006 pada masa pemerintahan Bupati Agus Utara. Proyek tersebut dibangun dengan tanah hibah milik warga, dengan harapan dapat membuka jalur warga yang terisolir di Kabupaten Bogor.


Akhir 2011, pembangunan jalan tersebut terhenti. Lalu pada 2012 proyek tersebut kembali dilanjutkan dengan status meningkat dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional.


Lanjutan proyek tersebut diikut dengan perubahan beberapa kawasan yang dilintasinya, dan nama proyek ikut berganti dari jalur puncak II menjadi Poros Tengah Timur.


Kepala sub bagian Program dan Pelaporan, Dinas Bima Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, Andri Wistianto menyebutkan, proyek Poros Tengah Timur menjadi kewenangan Kementerian Pekerja Umum.


Ia mengatakan, pembangunan Poros Tengah-Timur merupakan proyek APBN, dengan nama proyek dari Poros Tengah-Timur menjadi Sentul-Cipanas.


"Untuk anggaran tidak tahu persis, karena ini proyek nasional. Pemerintah Kabupaten Bogor hanya kebagian menyediakan lahan. Detail soal hibah ada di Dinas Tata Ruang dan BPN. Bina Marga hanya berkontribusi membuat DED dan pembukaan lahan," ujar Andri.


Andri mengatakan, pembangunan proyek sudah dimulai sejak 2012. Pengerjaan pembukaan jalur, dimulai pada Juni-Juli 2013 dilakukan secara bertahap.


"Saya belum tahun proyek tersebut dihentikan, baru tahu dari media. Terkait alasan kenapa dihentikan, kami tidak tahu," ujarnya.


Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, proses pembukaan jalan, pemerataan, pemadatan dan penghaspalan telah dihentikan.


Menurut salah seorang pekerja, pengaspalan dan pemadatan jalan sudah dihentikan sejak Januari 2014 lalu. Sedangkan untuk pembukaan jalan yang membelah bukit dihentikan pada April lalu.


Saat ini ruas jalan yang sudah dipadatkan dan diaspal sepanjang 3 km dengan lebar 20 hingga 30 meter. Sedangkan untuk keseluruhan jalan yang sudah dibuka sekitar 12 km.


Keseluruhan jalan yang sudah dibuka mulai dari Desa Hambalang dan Desa Tajur di Kecamatan Citeureup, sampai dengan Kampung Cibeureum, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur.


Berdasarkan peta rencana, jalur Poros Tengah Timur dimulai dari Sirkuit Sentul atau keluar Tol Sentul Selatan dan berakhir di Cipanas Kabupaten Cianjur.


Jalur tersebut melintasi belasan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Desa Hambalang dan Desa Tajur di Kecamatan Citeureup, Desa Karang Tengah di Kecamatan Babakan Madang, dan Desa Pabuaran, Desa Cibadak, Desa Sukamakmur, Desa Sukamulya, Desa Sirna Jaya, Desa Warga Jaya, dan Sukawangi di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.(ant/vaa)

Semen Baturaja Menghilang Dari Pasaran


Semen produksi PT semen baturaja, Sumatera Selatan sejak sebulan terakhir menghilang dari pasaran, karena pihak pedagang bahan material tidak lagi menerima pasokan dari distributor.


"Kami sudah sejak sebulan terakhir tidak lagi menerima pasokan semen produksi PT semen baturaja merek Tiga Gajah, karena pasokan dari distributor dihentikan," kata Ucok, pemilik toko bahan material di kawasan Kelurahan 7 Ulu Palembang, Jumat.


Menurut dia, pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab pasokan semen yang pabriknya di Baturaja, ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan itu.


"Yang jelas setelah pasokan semen baturaja dihentikan, kami terpaksa menerima pasokan semen produksi lain seperti Semen Padang, sehingga kebutuhan pelanggan tetap dapat dipenuhi," katanya.


Mengenai harga jual, menurut dia, khusus semen Padang dipatok Rp61 ribu per zak, padahal ketika pasokan semen normal harganya hanya kisaran Rp60 ribu per zak.


Pantauan Antara, sejumlah toko penyedia material bahan bangunan di wilayah Kota Palembang termasuk di Kota Baturaja, lokasi pabrik memang semen merek Tiga Gajah sedang kosong dan yang ada hanya semen Padang.


Semen produk dari luar, seperti Semen Padang, Tiga Roda dan Holcim, sejak sebulan terakhir menguasai pasaran baik di Baturaja, maupun di Kota Palembang.


"Khusus Pabrik Baturaja katanya tidak produksi, kalau beli semen baturaja yang diproduksi pabrik pengantonan di Lampung, harus ada tambahan biaya kirim," kata Hendra, pemilik toko material di Pasar Baru Baturaja.


Ia mengaku, terpaksa harus menjual dengan harga lebih tinggi.


Untuk semen baturaja yang diproduksi dari pabrik Lampung harga jual bisa mencapai Rp70 ribu per zak.


Padahal, kata Hendra, sebelumnya harga semen merek yang sama diproduksi pabrik di Baturaja harganya hanya Rp60 ribu per zak.


Sementara itu, harga semen produksi luar, seperti semen Padang, Holcim dan Tiga Roda harganya masih berkisar Rp60 ribu per zak.


Kepala Biro Umum PT semen baturaja Zulman Jamal ketika dikonfirmasi secara terpisah sebelumnya membenarkan sejak dua bulan terakhir PT Semen Baturaja melakukan perbaikan mesin.


"Setiap tahunnya memang ada program perbaikan mesin sehingga produksi terhenti selama 60 hari. Namun, biasanya perbaikan itu dilakukan di akhir tahun, akan tetapi, kali ini dilaksanakan di awal tahun sekalian dilakukan perbaikan rutin tahunan," kata Zulman.


Menurut dia, PT semen baturaja yang merupakan salah satu perusahaan BUMN ini kembali terus berbenah diri dan terhitung sejak 20 Maret 2014 melakukan salah satu kegiatan penggantian dan pemeliharaan shell kiln.


"Salah satu bagian penting dari mesin yaitu mesin pembakar matrial pembuat clinker. Perbaikan mesin ini tujuannya untuk lebih mengoptimalkan produksi semen perusahaan sehingga ke depan tidak ada trouble lagi," katanya.


Untuk menjaga kestabilan pasokan semen di wilayah pemasaran PT semen baturaja selama waktu pemeliharaan berlangsung, manajemen melakukan impor clinker atau bahan baku semen dari dalam maupun luar negeri.


Ia menambahkan bahwa pabrik PT semen baturaja terdapat dua tempat pengantongan, yakni di Kertapati (Palembang) dan Tarahan (Lampung).(ant/vaa)

Penjualan Emas Pegadaian Pada Seminar Rp450 Juta

PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru berhasil membukukan penjualan emas berlogo antam dan Pegadaian sebesar Rp450 juta atau seberat 830 gram dari berbagai ukuran dalam ajang seminar berinvestasi logam mulia di kota itu pada 13 Mei 2014.

'Penjualan tersebut terekap setelah peserta termotivasi oleh pandangan yang disampaikan konsultan bisnis perusahaan kami, Rully Kustandar,' kata Kepala PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru, H. Mulyono, di Pekanbaru, Kamis.

Menurut dia, masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertimbangkan keuntungan bagi masa depan dengan membeli emas ketimbang menyimpan invetasi dalam bentuk uang.

Pembeli, katanya, bahkan mendapatkan keuntungan ganda saat bertransaksi pada acara seminar tersebut, yakni dibebaskan biaya administrasi dan mendapatkan voucher sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu sekali transaksi.

'Keuntungan ganda lainnya adalah masyarakat bisa berkonsinyasi dan bebas biaya penitipan di kantor Pegadaian mana saja. Selain itu bisa juga digadaikan dengan angsuran secara biasa,' katanya.

Ia mengatakan, perolehan penjualan emas sebesar itu sekaligus mendongkrak perolehan target ditetapkan tiap bulan rata-rata 10 kg logam mulia tersebut.

Sedangkan dominan pembelian logam mulai saat seminar sehari itu adalah emas dengan berat 5-10 gram, disamping itu juga emas dengan berat 50 gram dan 100 gram.

'Masyarakat lebih memilih membeli emas Antam dan emas berlogo Pegadaian karena merupakan investasi terbaik bagi masa depan, karena nasabah bisa beruntung ketika menjual emas saat harganya naik,' katanya.(ant/rd)

Perusahaan Mangan Harus Gunakan Pengolahan Limbah Berstandar

perusahaan pertambangan batu mangan milik pt nusa lontar diminta menggunakan peralatan pengelolaan limbah pencucian berstandar limbah cair, untuk menjaga ekosistem dan lingkungan lokasi sekitar proyek.


"Permintaan ini menjadi salah satu desakan pemerintah kepada PT Nusa Lontar yang karena aktivitas penambangannya telah membawa dampak buruk bagi masyarakat di lokasi tambang," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belu Anton Suri, yang dihubungi dari kupang, Jumat.


Kepala Dinas Pertambangan dan Energi daerah batas negara RI-Timor Leste itu dihubungi, berkaitan dengan dampak buruk yang dialami warga Dusun Aitameak, Desa Ekin, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, karena aktivitas penambangan mangan yang dilakukan oleh pt nusa lontar.


Menurut Anton, selain harus menggunakan peralatan standar pengelolaan limbah cair, pt nusa lontar juga diminta untuk menggunakan sistem pembukaan lahan dan penyimpanan bahan mentah yang tidak bersentuhan langsung dengan sungai.


Peringatan lainnya, mesin pencucian mangan, harus jauh dari rumah warga penduduk sekitar lokasi penambangan, sehingga tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitar lokasi.


Pemerintah Kabupaten Belu, juga meminta kepada manajemen pt nusa lontar untuk secara perlahan menyediakan kebutuhan air bersih untuk kepentingan konsumsi warga sekitar, sebagai bagian dari kemitraan dan pelaksanaan komitmen kepada masyarakat sekitar lokasi pertambangan.


"Semua permontaan itu sudah kita sampaikan kepada manajemen untuk segera dilaksanakan," kata Anton Suri.


Dia mengaku, jika sejumlah hal yang berkaitan dengan peringatan itu tidak diindahkan, maka akan ada sanksi, sesuai ketentuan yang ada, termasuk, penghentian aktivitas, karena pencabutan izin usaha pertambangn (IUP).


"Ini pemerintah lakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi masyarakat, agar tidak jatuh korban," katanya.


pt nusa lontar yang melakukan penambangan di Dusun Ai Tameak, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan warga karena aktivitasnya telah berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.


"Bukan sekadar telah merusak alam dan lingkungan sekitar, tetapi juga telah berdampak kepada penghidupan pemukiman warga dan juga kepada warga setempat," kata seorang Rohaniwan Katolik Keuskupan Atambua Reverendus Dominus (RD) Inosensius Nahak Berek Pr.


Pastor di Paroki Nualain itu mengemukakan, aktivitas ekspolitasi telah masuk hingga ke pemukiman warga, dan mengancam tempat tinggal warga di daerah itu.


Bukan sekadar itu, buangan limbah yang dihasilkan dari aktvitasnya, telah merusak sumber hayati dan sumber air baku milik warga yang biasa dipakai sebagai sumber air minum dan mandi.


Akibatnya, banyak warga, khususnya anak-anak sakit, dengan jenis gangguan kulit di sekujur tubuh. "Sejumlah anak di daerah itu telah mengalami penyakit gatal-gatal yang merambah hingga ke sekujur tubuh sampai kepala," katanya.(ant/vaa)

Petani Rotan Berharap Kebijakan Positif Presiden Baru


Petani dan pelaku bisnis rotan di Kabupaten kotawaringin timur, Kalimantan Tengah, berharap ada kebijakan positif yang berpihak kepada mereka dari presiden baru yang terpilih nantinya.

"Sektor rotan masih tetap terpuruk, mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari pemerintahan presiden yang baru yang positif dan lebih berpihak kepada petani dan pelaku bisnis rotan," kata Dahlan Ismail, salah seorang pelaku bisnis rotan di Kelurahan Kotabesi Hilir, Jumat.

Dahlan menyebutkan, saat ini harga rotan mentah masih stabil yakni sekitar Rp 2.500 per kilogram. Permintaan ada namun jauh lebih kecil dibanding saat belum ada larangan ekspor rotan mentah.

Sejak diberlakukannya larangan ekspor rotan mentah per Desember 2011 lalu, sektor rotan yang selama ini menjadi andalan sebagian masyarakat Kotim, menjadi terpuruk.

Ribuan karyawan menjadi korban akibat perusahaan pengepul rotan melakukan efisiensi, bahkan tidak sedikit pengusaha rotan yang akhirnya gulung tikar.

Masyarakat sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut karena telah membuat ribuan pekerja di sektor ini menjadi menderita. Industri dalam negeri hanya mampu menyerap sebagian kecil produksi rotan Kalteng, khususnya Kotim.

Berbagai solusi yang pernah dijanjikan pemerintah pusat, salah satunya adalah sistem resi gudang yang disebut-sebut akan menampung hasil panen petani, nyatanya hingga kini belum juga terealisasi setelah bertahun-tahun dijanjikan.

Pemerintah seolah lepas tangan membiarkan petani dan pelaku usaha rotan untuk berjuang sendiri untuk bangkit keterpurukan. Padahal, selama ini usaha di sektor rotan sangat membantu pemerintah karena usaha ini sudah bisa mandiri, bahkan mampu menyerap ribuan tenaga kerja sehingga membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Ihad, petani rotan di Desa Kamapit berharap pemerintah memberi perhatian serius terkait masalah rotan. Sejak larangan ekspor rotan mentah diberlakukan, petani dan pelaku rotan sangat terpuruk dan menderita karena tidak ada solusi yang diberikan pemerintah.

"Pemerintah harus bertanggung jawab karena keadaan sekarang ini akibat kebijakan pemerintah. Kebijakan ini membuat kami menderita karena pemerintah tidak ada memberikan solusi yang baik," keluh Ihad.

Dia berharap larangan ekspor rotan dicabut atau setidaknya diatur ulang sehingga petani kembali mendapat pasar yang bisa dijadikan saluran penjualan rotan Kotim. Pemerintah diminta tidak tutup mata karena masyarakat yang merasakan dampaknya.(ant/vaa)

PLN: Passokan Listrik Untuk Dua Tahun Aman

Perwakilan PLN Supriyono mengatakan pasokan daya listrik kawasan Jateng-DIY hanya cukup untuk dua tahun dari sekarang karena PLN baru bisa menyediakan daya sebesar 2.500 Megawatt (MW) sedangkan kebutuhan listrik mencapai 3.500 MW.


"Kalau sampai tidak ada penambahan pembangkit yang baru tentu Jateng-DIY akan kekurangan pasokan listrik," ujar Deputi Manajer Komunikasi, Humas, dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jateng-DIY di Semarang, Jumat.


Oleh karena itu pihaknya berharap agar rencana pembangunan PLTU Batang segera menemui titik temu sehingga pelaksanaan pembangkit listrik bisa segera terealisasi.


"Jika PLTU Batang ini sudah terbangun maka tidak hanya mampu mengakomodasi kebutuhan listrik di Jawa namun hingga Pulau Bali," kata dia.


Menurutnya tidak hanya pembangunan PLTU yang harus diperhatikan namun juga jaringan transmisi atau gardu induk mengingat untuk merealisasikan proyek tersebut perlu waktu tidak sebentar sehingga Pemerintah harus segera berupaya terkait rencana pembangunan PLTU Batang.


Supriyono mengaku terkait terbatasnya pasokan daya listrik di kawasan Jawa-Bali PLN terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhemat dalam mengkonsumsi listrik.


"Kami berharap agar masyarakat Jateng-DIY bisa lebih memaklumi kondisi tersebut karena ini kan untuk kepentingan orang banyak," jelasnya.


Menurutnya dengan kebutuhan listrik yang terpenuhi maka akan meningkatkan perekonomian tidak hanya dari sisi masyarakat namun juga industri.


Sementara itu pembangunan PLTU Batang yang berkapasitas 2 X 1.000 MW hingga saat ini masih terkendala lahan akibatnya pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tersebut belum bisa dilanjutkan.(ant/ris)

BI Dorong Penyaluran Kredit

Kantor bank indonesia (BI) Provinsi Maluku mendorong penyaluran kredit bagi masyarakat di Kota Tual yang bergelut di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).


"BI terus mendorong penyaluran kredit UMKM di kota itu, mengingat permodalan masih menjadi kendala sehingga pelaku usaha di bidang ini sulit tumbuh dan berkembang," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku, Ocky Ganesia, di Ambon, Jumat.


Menurut dia, permodalan sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM karena tanpa modal maka sangat sulit bersaing dengan unit usaha yang lebih besar.


"Terhambatnya akses kredit di bank disebabkan karena terbatasnya agunan yang dimiliki oleh UMKM, sehingga perlu didorong untuk mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)," kata Ocky.


Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliknya, plafon KUR posisi Januari 2014 di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) sebesar Rp133.647.984.000 yang diterima oleh 8.365 debitur UMKM.


"Mayoritas debitur adalah yang bergerak pada skala usaha mikro sebanyak 8.150 debitur dengan plafon kredit sebesar Rp80.062.287.000. Sedangkan skala usaha kecil sebanyak 209 debitur dengan plafon kredit sebesar Rp50.585.697.000," jelasnya.


Dikatakan, kelompok UMKM juga perlu pendampingan serta pembenahan administrasi pencatatan keuangan, ini dilakukan untuk meningkatkan akses KUR sebab bukan hanya menjadi tanggung jawab perbankan, tetapi pemerintah setempat juga harus berperan dalam mempersiapkan UMKM yang produktif.


"Jika kelompok UMKM terus didorong untuk akses KUR, bukan tidak mungkin plafon KUR di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara akan meningkat tajam," kata Ocky.


"Saya optimis kalau akses KUR di Kota Tual dan Malra terus didorong maka bisa mendekati atau melampaui penyaluran KUR di Kabupaten Maluku Tengah yang mencapai Rp190.884.506.445," jelasnya.


Karena itu, untuk meningkat akses KUR di Kota Tual belum lama ini pihaknya melakukan sosialisasi yang diikuti oleh 126 peserta berasal dari UMKM dan SKPD di lingkup Kota Tual.


"Untuk penyaluran KUR bagi UMKM di kota itu dilayani oleh empat bank yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BPD Maluku," kata Ocky.(ant/vaa)

Bulog Beli Beras Pulau Buru 529 Ton

Divisi Regional Perum bulog maluku hingga kini telah membeli beras dari petani asal pulau buru masa panen tahun 2014 sebanyak 529 ton.


"Pembelian dilakukan melalui dua saluran yakni dari unit usaha penggilingan padi milik bulog maluku yang ada di pulau buru sebanyak 499 ton dan dari Satgas yang ada di sana sebanyak 30 ton," kata Kabid Penyaluran bulog maluku Latif Malawat di Ambon, Jumat.


Dia menjelaskan, Bulog menargetkan pembelian tahun 2014 di pulau buru sedikitnya 3.000 ton yang akan dibeli dari petani guna pengadaan lokal.


"Jadi selama masa panen tahun 2014 Bulog sudah dua kali melakukan pembelian beras di sana yakni pada masa panen bulan Maret - April tercatat sebanyak 125 ton, kemudian bulan April-Mei sebanyak 504 ton," ujarnya.


Dia memperkirakan hingga Desember 2014 Bulog bisa mencapai target pembelian sebanyak 3.000 ton, bahkan dapat melebihi hingga 4.000 ton.


Latif mengatakan, Bulog sendiri punya ketentuan terutama harga beli dari petani, karena itu Bulog tidak bisa membeli beras di atas harga yang sudah ditentukan.


"Bulog diwajibkan membeli beras dari petani dengan harga Rp6.600/kg, sedangkan yang terjadi di pulau buru selama ini petani hanya mau menjual dengan harga Rp8.000/kg," katanya.


Dia menjelaskan, realisasi terlaksananya pembelian beras lokal baru dilakukan di pulau buru dan sekarang ini ada informasi di Pulasu Seram.


"Karena itu hari Senin (19/5) dirinya bersama Kepala Seksi Pengadaan akan mengunjungi sawa yang ada di Pulau Seram terutama di Desa Pasahari, Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) untuk melihat dari dekat hasil panen padi yang ada di daerah itu," katanya.


Apabila ada hasilnya sesuai dengan laporan camat setempat maka bulog maluku akan membeli walaupun hanya untuk konsumsi Kecamatan Seram Utara.


"Ada surat dari Camat pasahari yang masuk ke Bulog bahwa sudah memasuki masa panen dan bisa diserap oleh bulog maluku, jadi tinggal kami kesana saja untuk melihat dari dekat, dan kalau ada dan penetapan harganya setuju maka langsung beli," ujarnya.


Yang jelas kami harus kesana, lanjutnya, guna melihat apa sesuai dengan persyaratan Bulog atau tidak, sebab laporan camat itu cukup besar, namun tidak merinci bisa mencapai berapa ton hasil panen.


"Kami tidak mau terulang yang kedua kali lagi sebab beberapa tahun lalu mereka juga melaporkan ada beras di daerah itu, namun ternyata setelah turun kesana ternyata tidak ada beras," ujarnya.(ant/vaa)

Pertamina Bagikan Paket Elpiji


Pemerintah menugaskan pt pertamina (Persero) menyediakan dan membagikan 1,63 juta paket perdana konversi minyak tanah ke elpiji tabung 3 kg subsidi secara gratis di 11 provinsi pada 2014.


Sesuai Keputusan Menteri ESDM No 2550 K/10/MEM/2014 yang salinannya diperoleh di Jakarta, Jumat kesebelas provinsi itu adalah Aceh, Sumbar, Babel, Bengkulu, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, dan Sulut.


Kepmen yang ditandatangani Menteri ESDM Jero Wacik pada 5 Mei 2014 menyebutkan, biaya penyediaan dan pendistribusian paket perdana elpiji diambil dari anggaran Kementerian ESDM 2014.


Biaya itu terdiri atas penyediaan paket perdana terdiri atas tabung 3 kg, isi elpiji 3 kg, kompor gas dan peralatan lainnya, serta ongkos pendistribusian.


Berdasarkan lampiran Kepmen, pembayaran biaya penyediaan dan pendistribusian kepada Pertamina dilakukan dengan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan ke Ditjen Migas cq Direktorat Hilir Migas Kementerian ESDM.


Selanjutnya, Ditjen Migas melalui Tim Pengawasan dan Verifikasi melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut sebelum membayarkannya ke Pertamina setelah semua persyaratan terpenuhi.


Sebelumnya, pada 2014, Pertamina menargetkan pembagian 2,4 juta paket perdana elpiji tabung 3 kg bersubsidi.


Pembagian paket perdana tersebut direncanakan menjadi tahun terakhir kalinya dilakukan setelah berjalan sejak 2007.


Secara total, pembagian paket perdana konversi elpiji 3 kg sejak 2007 hingga akhir 2014 akan menjadi 57,7 juta.


Sampai 2013, Pertamina sudah membagikan paket perdana sebanyak 55,3 juta.


Program konversi selama tujuh tahun lalu telah menurunkan pemakaian minyak tanah dari 12 juta kiloliter pada 2007 menjadi tinggal 900 ribu kiloliter pada akhir 2014.


Selain itu, program konversi telah memberikan penghematan subsidi minyak tanah secara kumulatif sejak 2007 hingga 2013 sebesar Rp115,6 triliun.


Wakil Presiden Gas Domestik Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto mengatakan, setelah 2014, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terkonversi antara lain Papua, Maluku, sebagian Sulawesi, NTT, dan Sumbawa.


Menurut dia, pertimbangan daerah tersebut tidak dikonversi adalah keterbatasan infrastruktur, sehingga kalau dipaksakan dikhawatirkan program tidak berkelanjutan dan akhirnya menyusahkan masyarakat.


Namun demikian, pelaksanaan konversi bisa dilakukan di wilayah tersebut berdasarkan usulan pemerintah daerah.(ant/vaa)

Gubernur Didesak Cabut Izin PT Menara Grup

gubernur maluku, said assagaff, didesak mencabut izin konsorsium PT Menara Grup yang telah mendapatkan izin prinsip Menteri Kehutanan pada 5 Februari 2013 untuk pengembangan perkebunan tebu di Kabupaten Kepulauan Aru.


Desakan tersebut disampaikan Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku yang melakukan unjuk rasa di kantor gubernur maluku, di Ambon, Jumat.


Koordinator pengunjuk rasa, Ronald Sopacua, mengatakan, desakan tersebut menindaklanjuti hasil peninjauan Komnas HAM ke Kepulauan Aru, beberapa waktu lalu.


"Kami menolak kehadiran pt menara grup untuk mengeksplotasi tanah ulayat masyarakat hukum adat setempat," ujarnya.


Pertimbangannya, pembukaan lahan perkebunan tebu diprogramkan seluas 500.000 hektare atau 5.000 KM2. Padahal, luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru hanya 6.325 KM2.


"Jadi Gubernur hendaknya meninjau kembali, selanjutnya mencabut izin pt menara grup karena kehadirannya melanggar UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegas Ronald.


Karena itu, PT Menara Grup telah diberikan izin usaha oleh Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko pada 2 Juli 2010, rekomendasi gubernur maluku, Karel Albert Ralahalu tertangal 19 Juli 2011 dan izin prinsip dari Menhut 5 Februari 2013 harus dibatalkan.


"Kami berjuang untuk melindungi pemilik hak ulayat, selanjutnya menjaga kelestarian lingkungan hidup," kata Ronald.


Sayangnya, mereka tidak bisa diterima gubernur maluku dan hanya diarahkan Kepala Kesbangpol, Ronny Tairas untuk membuat surat memohon pertemuan dengan Gubernur.


Sebelumnya salah seorang pemilik hak ulayat yang lahannya akan dimanfaatkan untuk perkebunan tebu, Siprianus Alatubir, menyatakan, tidak ada pemegang hak ulayat yang keberatan dengan investasi tersebut karena kehadiran perkebunan tebu strategis untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Kepulauan Aru maupun Maluku secara umum.


Konsorsium pt menara grup berproses di Kepulauan Aru dengan melibatkan para pemilik lahan sebagai pemegang hak ulayat.


"Kami terlibat dalam sosialisasi - survei - pengambilan sampel tanah. Berdasarkan foto satelit lahan yang disurvei baru 203.000 hektare di kecamatan Aru Selatan meliputi 22 dari 31 desa di sana," ujarnya.


Lahan 203.000 hektare itu pun belum diketahui kelayakan hasil sampelnya karena masih diuji di Jakarta dengan melibatkan ahli di bidangnya.


Selain itu, pengembangan usaha perkebunan tebu pun memperhatikan status kawasan hutan yang tidak mungkin merusak hutan lindung maupun lainnya yang diatur ketentuan perundang - undangan.


"Tidak mungkin Kementerian Kehutanan menerbitkan izin prinsip dengan mengabaikan kelestarian lingkungan maupun fungsi - fungsi hutan di Kepulauan Aru," kata Siprianus.


Sedangkan pemilik lahan lainnya, Jefry Thomas Leplepen, menyambut baik investasi perkebunan tebu di areal hak ulayatnya karena strategis untuk pengembangan perekonomian di Kepulauan Aru.


"Kabupaten Kepulauan Aru pengembangan pembangunan saat ini hanya mengandalkan dana alokasi umum maupun khusus serta bagi hasil sehingga dengan rencana investasi puluhan triliuan rupiah itu strategis untuk berbagai sektor," ujarnya.(ant/vaa)

Harga Minyak 'Rebound' di Asia

harga minyak berbalik menguat (rebound) di perdagangan Asia Jumat, tetapi keuntungan di mana dibatasi oleh data ekonomi yang lemah dari Eropa dan kelebihan pasokan di Amerika Serikat.


Kontrak utama New York, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni naik 35 sen menjadi 101,89 dolar per barel pada perdagangan sore, sementara minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Juli naik 20 sen menjadi 109,29 dolar.


Produk domestik bruto (PDB) di zona euro beranggotakan 18 negara tumbuh hanya 0,2 persen dalam tiga bulan hingga Maret, lembaga Data Eurostat mengatakan, jauh lebih rendah dari prediksi 0,4 persen .


"PDB zona euro lebih lemah dari yang diharapkan, Jerman baik-baik saja tapi negara Eropa lainnya sedang berjuang," kata Shailaja Nair , managing editor senior di pasar energi penyedia informasi Platts kepada AFP .


Di AS, data menunjukkan kelebihan pasokan stok minyak mentah , menempatkan tekanan pada harga. Departemen Energi AS mengatakan stok naik 900.000 barel dalam pekan yang berakhir 9 Mei.(ant/vaa)

Pemerintah Diminta Buat UU Khusus Kelola Timah

Pemerintah diminta untuk mengeluarkan undang-undang khusus mengatur soal pengelolaan timah yang tidak lagi bersifat sektoral atau hanya dikendalikan Kementerian Perdagangan, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan yang lain, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan.

Dosen Budi Luhur Andra Abdul Rahman Azzqy di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya mengeluarkan uu khusus yang mengatur sumber daya alam hingga tidak lagi sektoral, seperti halnya timah.

Timah disebutkannya merupakan salah satu senjata ekonomi selain minyak, gas, dan karet.

'Timah adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa tergantikan. Bahkan, senjata memakai timah. Itu kenapa timah jadi rebutan,' ujarnya.

Pada aspek pertahanan, lanjut dia, timah juga memegang peranan penting, seperti pembuatan peluru, bahkan perakitan tank memerlukan timah sebagai bahan baku utamanya.

Oleh karena itu, Andra menilai timah sebagai sumber daya tidak tergantikan dan wajib dijaga khusus.

'Indonesia perlu mengeluarkan uu khusus. Levelnya tidak cukup bila hanya permendag. Harus ada UU yang dibuat bersama, Kemendag, ESDM, dan Kementerian Pertahanan. UU Migas cukup, tetapi tidak membawahi sumber daya alam seperti timah,' paparnya.

Ia mengingatkan masyarakat jangan sampai berbenturan dengan multinasional company (MNC) yang ingin memanfaatkan sumber daya alam timah di Indonesia.

Peneliti Senior Pusat Kajian Sumberdaya dan Pesisir Lautan IPB Budi Purwanto menambahkan bahwa berbicara sumber daya alam seharusnya sesuai dengan apa yang tertuang pada Pasal 33 UUD 45.

'Setiap SDA dikembalikan kepada warga negara. Kebijakan eksplorasi dan pemanfaatan SDA itu manfaatnya sesuai dengan kaidah ekonomi, ada sulpai dan demand,' kata Budi.

Saat ini, menurut Budi, suplai dan demand terhadap timah tidak berimbang, yakni permintaan tinggi, sementara suplai terbatas.

Kebijakan dikeluarkannya Permendag Nomor 23 Tahun 2013, kata Budi, seharusnya tidak terjadi penyelundupan dan kerusakan lingkungan.

'penambang ilegal menikmati ekonomi underground. Kegiatan tidak tercatat. Mestinya nilai ekonominya tinggi, ada potensial lost,' imbuhnya.(ant/rd)