Simantri Contoh Pemberdayaan Ekonomi Subak

Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr wayan windia menilai, pengembangan sistem pertanian terintegrasi atau Simantri yang diintensifkan Pemerintah Provinsi Bali menjadi contoh sangat baik dalam pemberdayaan ekonomi dan teknologi pada pertanian subak.

"Jika program Simantri sukses diimplementasikan pada subak yang sifatnya sosio-kultural akan tertunjang kekuatannya oleh sektor ekonomi dan teknologi," kata Prof Windia yang juga ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana di Denpasar, Selasa.

Dengan demikian, katanya, maka ada empat kaki yang akan mendongkrak eksistensi subak. Namun celakanya adalah pengembangan Simantri di kawasan subak ternyata dengan membentuk organisasi baru yang disebut dengan Gapoktan.

Simantri tidak memberdayakan sistem subak, bahkan hal itu akan menjadi potensi konflik pada sistem irigasi pertanian itu di masa mendatang.

Windia menambahkan, pengembangan kawasan subak sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) yang telah diakui UNESCO akan menjadi potensi kegiatan ekonomi pertanian.

Hal itu menjadi kegiatan yang sangat baik, sepanjang pemerintah merasa bertanggungjawab terhadap pengembangan subak di masa depan sebagai WBD.

Subak adalah sebuah lembaga tradisional yang berwatak sosio-kultural, basisnya kegiatan sosial dan budaya. Dengan demikian kekuatan subak bertumpu pada kegiatan sosial gotong royong yang mengatur distribusi air untuk pertanian.

Selain itu mengatur kegiatan budaya dan pelaksanaan ritual agama di pura subak. Namun dengan adanya tantangan zaman (globalisasi), maka ikatan subak tampaknya tidak cukup hanya didampingi untuk pengembangan aktivitas ekonomi dan teknologi.

Jika subak dapat didampingi secara intens dan berkelanjutan, maka sistem itu akan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi, seperti telah terbukti di Subak Guama, Kabupaten Tabanan, Subak Wangaya Betan (Tabanan), dan Subak Lodtunduh, Kabupaten Gianyar.

Dengan demikian perlu ada program pendampingan bagi subak di Bali yang memiliki ketertarikan dalam bidang aktivitas pengembangan ekonomi, ujar Prof windia.(ant/vaa)

Kemiskinan Di DIY Dominan Kalangan Petani

Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih dominan di kalangan petani sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat, kata EkonomUniversitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mudrajad Kuncoro.

'Kemiskinan banyak terdapat di sektor pertanian dan secara kewilayahan terkonsentrasi di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul,' kata Mudrajad di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, untuk mengurangi ketimpangan tersebut, perlu ada keberpihakan lebih terkait pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada sektor pertanian.

Selain itu, menurut dia, perlu ada pengarahan perubahan pengelolaan pertanian secara modern. Hasil bertani jangan sampai hanya diperuntukkan untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saja, namun perlu dikembangkan secara maksimal.

'Jangan cukup puas untuk kebutuhan makan saja, namun agar petani juga dapat menggunakan hasil pertanian untuk berinvestasi dan keperluan produktif lainnya,' kata dia.

Sementara itu, persoalan sektor petanian di DIY hingga saat ini juga masih berhadapan dengan persoalan konversi lahan besar-besaran. Konversi lahan pertanian minimal hingga 150 hektare per tahun, untuk kebutuhan perumahan, maupun industri.

Hal tersebut, menurut dia, mengakibatkan peran sektor pertanian menjadi paling sedikit menyumbang pertumbuhan perekonomian di DIY. Hingga saat ini yang paling banyak yang paling besar berkontribusi untuk perekonomian di DIY masih sektor usaha perhotelan, restoran dan pariwisata.

'Seharusnya pemerintah perlu menyiapkan agar yang masih mengandalkan hidup di sektor pertanian juga mendapatkan temnpat di DIY ini,' katanya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian (Distan) DIY, mengharapkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat mendukung pengendalian alih fungsi lahan pertanian di wilayah masing-masing.(ant/rd)

DPRD Kulon Progo Dorong Penyertaan Modal Koperasi

Komisi II DPRD Kabupaten kulon progo, DIY, mendorong rencana penyertaan modal pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Binangun Muammalah dan Pusat Korpri guna mempercepat pertumbuhan industri rumah tangga dan ekonomi sektor riil.

Anggota Komisi II DPRD kulon progo Muhyadi di kulon progo, Selasa, mengatakan sejak pemerintahan mantan Bupati Toyo S Dipo hingga saat ini Bupati kulon progo Hasto Wardoyo terus berkomitmen mendorong perkembangan koperasi dan lembaga-lembaga keuangan mikro.

"Kami mendorong lembaga-lembaga ini, khususnya Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Binangun Muammalah dan Pusat Korpri, ketika mendapat perhatian pemerintah, seharusnya membantu masyarakat yang bergerak di bidang industri rumah tangga yang mengalami kesulitan mengakses pinjaman ke bank," kata Muhyadi.

Hal ini, kata Muhyadi, bertujuan untuk menumbuhkan kewirausahaan di kalangan masyarakat kulon progo. Selain itu, koperasi dan LKM memberikan kontribusi riil dalam pemberdayaan ekonomi kecil.

"Selama ini, kami melihat ada uang tersedia banyak di lingkungan masyarakat. Tapi persoalannya, masyarakat kesulitan mengembalikan pinjaman karena premi bunga mahal," kata dia.

Menurut Muhyadi, sebagai orang yang baru akan mengawali usaha dan menggunakan pinjaman bunga yang mahal akan menyebabkan mereka gulung tikar.

Dia mengatakan Pemerintahan Hasto Wardoyo memperhatikan infrastruktur jalan hingga pertanian, begitu juga memperhatikan rumah tidak layak huni masyarakat miskin. Tapi semua tidak berarti, kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi yang bergerak di sektor riil.

"Di Kabupaten kulon progo banyak lembaga keuangan mikro dan koperasi, harapannya sebanding dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Koperasi dan LKM bisa bersaing dan berlomba bagaimana mencarikan solusi masalah perekonomian masyarakat," kata dia.

Bupati kulon progo Hasto Wardoyo mengatakan Raperda Modal Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pusat Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Binangun Muammalah dan Pusat Korpri bertujuan untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) melalui pembinaan dan pengembangan.

Selain itu, lanjut Hasto, diperlukan dukungan dari semua pihak, agar visi ke depan koperasi dan UMKM dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri dapat benar-benar menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat," kata Hasto.

"Pemberdayaan koperasi dan UMKM perlu dukungan riil dari semua pihak, terutama pemda agar tercipta iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM, yaitu dengan memberikan modal pinjaman untuk kegiatan simpan pinjam," kata Hasto.(ant/vaa)

KSPI Kutuk PHK 4.900 Buruh Pabrik Rokok

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk keras rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 4.900 buruh pabrik rokok milik PT HM Sampoerna per 31 Mei 2014.

'Hal ini karena sudah puluhan tahun buruh rokok tersebut membesarkan perusahaan dan bahkan membuat keluarga HM Sampoerna menjadi kelompok orang terkaya di Indonesia,' kata Presiden KSPI said iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Said, meski pabrik rokok tersebut sudah dijual ke perusahaan asing, maka keluarga HM Sampoerna wajib ikut bertanggung jawab agar PHK tersebut dibatalkan.

Ia mendesak pemerintah agar bertindak tegas melalui anjuran dinas tenaga kerja dan transmigrasi setempat dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) wajib menolak permohonan PHK tersebut.

Selain itu, lanjutnya, pengusaha harus dapat diminta kembali berunding dengan serikat pekerja perusahaan untuk mencari jalan keluar menghindari PHK tersebut.

'KSPI siap menggelar aksi solidaritas besar-besaran menolak PHK tersebut dan akan melakukan kampanye International melawan kebijakan perusahaan asing tersebut dan meminta Menakertrans serta Bupati untuk turun tangan langsung menghindari PHK ini,' katanya.

Sebagaimana diberitakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahmad Hariyadi, mengatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik PT HM Sampoerna di kabupaten itu sudah memenuhi prosedur.

'Alasannya pemilik bangkrut karena produknya tidak laku dijual dan tidak ada yang salah secara undang-undang terkait dengan penutupan pabrik sigaret kretek tangan (SKT) di Garahan, Kecamatan Silo, tersebut,' katanya saat dihubungi di Jember, Sabtu (17/5).

Menurut dia, PHK yang dilakukan PT HM Sampoerna juga sudah sesuai dengan UU tentang Ketenagakerjaan dan pesangon yang diberikan bahkan lebih besar dari ketentuan di undang-undang tersebut.

Sebelumnya, PT HM Sampoerna memberikan pelatihan kepada 4.900 karyawan yang terkena dampak restrukturisasi di pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) Lumajang dan Jember, Jatim.(ant/rd)

Momentum Pilpres Bisa Ditingkatkan Ekonomi Sulteng

Kepala Perwakilan bank indonesia Sulawesi Tengah Purjoko mengemukakan momentum Pemilihan Umum Presiden bisa menjadi salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya pada pertengahan 2014.

Purjoko di Palu, Senin, mengatakan geliat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 akan menguatkan ekonomi terutama pada sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Proses Pemilu dinilai akan banyak meningkatkan kunjungan tamu ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk kepentingan politik dan sejenisnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan I tahun 2014 tumbuh sebesar 12,10 persen, sedangkan pada triwulan sebelumnya tumbuh 7,68 persen.

Menurut Purjoko, sektor itu akan terus tumbuh mengingat kegiatan pada bidang itu terus menggeliat.

Pada triwulan I tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah 4,57 persen, atau melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,28 persen.

bank indonesia memproyeksikan ekonomi pada triwulan II 2014 tumbuh berkisar 4,04 persen hingga 5,04 persen secara tahunan (year on year).

Faktor penopang pertumbuhan selain sektor perdagangan, hotel dan restoran juga akan didukung sektor pertanian yang akan mengalami panen raya padi di sejumlah daerah.

Selain itu, juga ada penguatan dari sektor investasi seiring realisasi sejumlah proyek pembangunan.(ant/rd)

KKP Menargetkan Perikanan Nasional 20,95 Juta Ton

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan nasional mampu mencapai 20,95 juta ton pada tahun 2014.

"Angka tersebut, terdiri perikanan tangkap sebesar 6,08 juta ton dan produksi perikanan budidaya diharapkan mampu menghasilkan 13,97 juta ton," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP, Saut Hutagalung di Manado, Rabu.

Bila angka produksi tersebut tercapai akan berpengaruh sumbangan sektor perikanan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

Saut optimistis berbagai jenis komoditas perikanan akan mengalami pertumbuhan produksi di tahun 2014 ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya pemerintah mendorong produksi perikanan nasional, kata Saut, melalui program industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy dicanangkan KKP.

"Industrialisasi industri kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy menunjukkan perkembangan positif, ini dapat menjadi indikator produksi tahun ini cukup tinggi," kata Saut.

Untuk mendukung target tersebut, katanya KKP telah menyiapkan berbagai program yang secara langsung mendukung pencapaian target, diantaranya peningkatan daya saing perikanan melalui produktivitas, efesiensi, kualitas produk dan nilai tambah.

Data KKP untuk produksi perikanan nasional tahun 2013 mencapai 19,56 juta ton 'meningkat 26,2 persen tahun 2012 yang hanya 15,5 juta ton.

Total produksi perikanan di tahun 2013 tersebut mampu melampaui angka ditargetkan 17,49 juta ton.(ant/vaa)

Pemerintah Kembangkan Anakan Tengkawang Unggul

kementerian kehutanan tengah meneliti anakan dari tanaman tengkawang yang diperkirakan akan tumbuh dan berbuah lebih cepat dibanding yang ada di alam.

Kepala Balai Besar Penelitian Dipterokarpa kementerian kehutanan, Ahmad Saerozi di Pontianak, Rabu menuturkan, jenis tengkawang tersebut diharapkan mampu berbuah mulai usia 2,5 tahun.

"Sekarang, anakan tersebut sudah berusia satu tahun. Kita masih menunggu 1,5 tahun lagi," katanya.

Secara keseluruhan, ada 80.000 anakan yang tengah dikembangkan di balai besar yang terletak di Kota Samarinda itu. Kalau tengkawang yang tumbuh di alam, baru menghasilkan buah pertama pada usia empat tahun. "Berarti ada percepatan, yang akan menguntungkan petani," kata Ahmad Saerozi.

Satu pohon dalam satu kali panen dapat menghasilkan 16 kilogram buah tengkawang. Namun panen hanya berlangsung satu kali dalam setahun ketika peralihan dari musim kering ke penghujan.

Tengkawang merupakan tanaman yang tersebar di Kalimantan. Buahnya mampu menghasilkan minyak lemak yang berharga tinggi. Dalam bahasa Inggris tengkawang dikenal sebagai "illipe nut" atau Borneo tallow nut.

Minyak tengkawang diperoleh dari biji tengkawang yang telah dijemur atau disalai hingga kering, yang kemudian ditumbuk dan dikempa. Secara tradisional, minyak tengkawang ini dimanfaatkan untuk memasak, sebagai penyedap makanan dan untuk ramuan obat-obatan.

Di dunia industri, minyak tengkawang digunakan sebagai bahan pengganti lemak coklat, bahan farmasi dan kosmetika. Pada masa lalu tengkawang juga dipakai dalam pembuatan lilin, sabun, margarin dan pelumas.

Peneliti di Balai Besar Penelitian Dipterokarpa Dr Rizki Maharani mengatakan, ada lima kabupaten di Kalbar yang menjadi lokasi penelitian yakni Bengkayang, Sekadau, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.

"Tengkawang mempunyai nilai ekonomis yang besar, dan pasarnya sangat terbuka di luar negeri," kata Rizki Maharani yang juga Project Coordinator Tengkawang.

Kalbarmerupakan daerah dengan sebaran tengkawang terluas di Kalimantan. Dengan penanganan yang lebih komprehensif, tengkawang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Kalbar, katanya.(ant/ris)