Pemerintah Diminta Buat Pemetaan Pipa Gas

pt pertagas niaga, anak perusahaan pt pertamina (Persero), meminta pemerintah melakukan pemetaan (mapping) mengenai infrastruktur pipa gas yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

"Pemetaan ini penting dilakukan guna menata ulang serta menyusun strategi jangka panjang mengenai pipanisasi gas di Tanah Air, sekaligus menyelesaian berbagai masalah tumpang tindih di lapangan," kata Direktur Usaha dan Teknik Pertagas Niaga, Eko Agus Sardjono di Jakarta, Jumat.

Menurut Eko Agus Sardjono, pemetaan pipa gas mudah dilakukan karena teknologinya tersedia dan tidak memakan waktu lama.

"Ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. Saya rasa setiap perusahaan juga punya," katanya.

Pemetaan dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi jaringan pipa, kapasitas, pasokan, termasuk pasar (konsumen) yang menyerap.

Dari mapping itu bisa diketahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Kalau ternyata ada pipa yang sudah mulai uzur atau tua, maka tentu harus disiapkan penggantinya agar tidak membahayakan, katanya.

Dengan pemetaan, kata dia, juga diketahui mana potensi yang belum digarap, mana pasar yang sudah jenuh, dan mana yang tumpang tindih. Jadi, tidak ada lagi perebutan wilayah, terutama dengan sesama BUMN.

Masalah pemetaan infrastruktur pipa gas nasional menjadi isu penting terkait perbedaan pendapat antara dua BUMN, Pertagas dan PT PGN (Persero) terhadap skema distribusi gas. Pertagas menginginkan penerapan kebijakan akses terbuka (open access) atas pipa distribusi gas. Sebaliknya PGN keberatan dengan kebijakan tersebut.

Menurut Eko Agus, penggunaan akses terbuka pipa gas merupakan implementasi dari mandat pemerintah sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 19 tahun 2009. Ia menilai bahwa sistem open access pipa gas membuat setiap badan usaha tetap meraih banyak keuntungan karena dijamin tarifnya oleh BPH Migas.

Jika pembelian gas tidak memakai akses terbuka, semua pembelian gas harus melalui satu titik pipa gas. Dampaknya harga dari sumber ke industri harganya pasti lebih mahal karena ada monopoli sumber gas dan tumpang-tindih pembangunan pipa gas, katanya.(ant/vaa)

Kondisi Ekonomi Konsumen Sulut Stagnan

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi sulawesi utara (Sulut) Faizal Anwar mengatakan, kondisi ekonomi konsumen di provinsi tersebut cenderung stagnan di triwulan I tahun 2014.

"Kondisi ekonomi konsumen cenderung stagnan di triwulan I 2014, dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan rumah tangga tidak terlalu signifikan," kata Faizal, di Manado, Jumat.

Selain itu, katanya, pengaruh inflasi terhadap konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perlambatan konsumsi rumah di triwulan I tahun 2014.

"Perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut juga disebabkan karena adanya banjir bandang terjadi pada pertengahan Januari 2014," jelasnya.

Indeks tendensi konsumen (ITK) Provinsi Sulut triwulan I tahun 2014 sebesar 100.49, artinya kondisi ekonomi sedikit membaik namun cenderung sama dibandingkan triwulan IV tahun 2013 sebesar 112.23.

ITK adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan BPS melalui survei tendensi konsumen.

ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada periode mendatang.(ant/vaa)

Pemkab Sediakan Modal Usaha Nelayan Rp11 Miliar

Pemerintah Kabupaten bangka barat, Kepulauan Bangka Belitung, pada 2014 menyediakan modal usaha sebesar Rp1,125 miliar untuk kelompok nelayan sebagai salah satu upaya mempercepat kemandirian masyarakat pesisir.

"modal usaha senilai Rp1,125 miliar itu akan disalurkan kepada 15 kelompok nelayan, masing-masing kelompok akan menerima maksimal Rp75 juta. Kami harapkan modal usaha ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan alat tangkap ikan," kata Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten bangka barat Yopie Mardianta di Muntok, Jumat.

Ia menjelaskan program bantuan modal usaha tanpa bunga itu, dianggarkan melalui APBD kabupaten setempat bekerja sama dengan pihak perusahaan bank dan ditargetkan bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

Yopie mengatakan program tersebut sudah berjalan sejak 2012 dan sudah ada 24 kelompok nelayan yang merasakan keuntungan program tersebut.

"Mekanismenya nelayan meminjam modal maksimal senilai Rp75 juta ke bank yang sudah ditunjuk dengan agunan, kelompok ini wajib mengembalikannya pinjaman tersebut dengan pola angsuran dalam jangka waktu lima tahun tanpa dibebani bunga karena sudah ditanggung pemkab," kata dia.

Menurut dia, pola pinjaman tanpa bunga seperti itu cukup efektif meningkatkan usaha nelayan karena selama ini mereka cukup berat jika meminjam modal ke bank dengan bunga lumayan tinggi.

Ia mengatakan program pinjaman modal tanpa bunga itu akan terus dikembangkan setiap tahun, minimal untuk 15 kelompok nelayan agar mereka bisa mengelola sektor kelautan dengan optimal.

"Kami yakin jika sektor kelautan dan perikanan dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sektor ini akan mampu menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat setempat," kata dia.

Agar pinjaman modal tersebut bisa dimanfaatkan seluruh anggota kelompok, katanya, DKP akan terus memberikan pendampingan kepada pengurus kelompok agar manajemen membaik dan modal bisa berputar di dalam kelompok tersebut.

"Seluruh anggota bisa memanfaatkan modal tersebut, namun diharapkan penyalurannya bergilir. Kami terus mendampingi mereka agar modal itu tidak mandek dan bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok nelayan itu," kata dia.(ant/vaa)

Harga Cengkih Tembus Rp150 Ribu

Harga komoditas cengkih di pasaran Kota Palu, Sulawesi Tengah terus bergerak naik dan kini sudah tembus Rp150 ribu per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan setempat Toni Muhammad di Palu, Jumat mengatakan berdasarkan hasil monitoring di sejumlah pedagang hasil bumi, harga cengkih naik.

Sebelumnya harga cengkih di tingkat pengumpul di Palu berkisar Rp145 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp150 ribu.

Kenaikan itu dikarenakan stok cengkih dikuasai petani stok kurang dan juga panen raya belum tiba.

"Biasa kalau lagi kurang stok harga naik, tetapi saat panen raya justru turun," katanya.

Sementara harga komoditas perkebunan lain seperti kakao, kopra dan biji kopi bertahan. Harga kakao bertahan pada kisaran Rp32 ribu per kilogram, kopra Rp7.000,00 dan biji kopi Rp27.000,00 per kilogram.

Lembang, seorang petani cengkih mengatakan panen raya cengkih di Sulteng diperkirakan berlangsung Juli-Agustus 2014.

Menurut dia, harga cengkih yang berlaku sekarang ini terbilang tinggi.

Akan tetapi, kenaikan harga tidak banyak dinikmati petani. "Paling hanya beberapa petani saja yang masih punya stok. Itupun tidak banyak," katanya.

Di Sulteng areal kebun cengkih petani terbesar di Kabupaten Tolitoli. Produksi cengkih di Kabupaten Tolitoli sekitar 10.634 ton per tahun dengan luas areal tanam sebesar 24.985 hektare.(ant/vaa)

Penyerapan Pupuk Pusri Tinggi

Penyerapan pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di sembilan provinsi yang pasokan pupuknya menjadi tanggung jawab perusahaan pupuk berkantor pusat di Kota Palembang, Sumatera Selatan itu cukup tinggi.

"Data realisasi penyaluran pupuk urea Januari-April 2014 mencapai 350 ribu ton lebih kepada petani di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta," kata Manajer Humas Pusri Sulfa Ghanie di Palembang, Jumat.

Dia menjelaskan, penyerapan pupuk urea bersubsidi atau PSO itu pada beberapa bulan ke depan diprediksi masih cukup tinggi karena sekarang ini hingga September merupakan musim tanam tahap kedua.

Untuk mengatasi tingginya permintaan pupuk selaam musim tanam tersebut, pihaknya terus berupaya menyiapkan stok baik di tingkat pabrik atau lini satu (Lini 1) hingga di tingkat kabupaten dan kota sentra produksi pertanian atau lini tiga (Lini 3).

Menghadapi musim tanam tahap kedua ini telah disiapkan stok pupuk urea di lini tiga sekitar 80 ribu ton, sedangkan di lini satu sekitar 45 ribu.

Melihat kondisi stok yang tersedia sekarang ini, pihaknya menjamin kebutuhan pupuk petani di sembilan provinsi wilayah kerja PT Pusri untuk beberapa bulan ke depan bisa dipenuhi sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani setempat.

"Petani di wilayah kerja PT Pusri tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan pupuk pada musim tanam tahap kedua April-September 2014 ini, karena kegiatan produksi dan distribusi pupuk hingga kini tidak ada masalah," ujar Sulfa.

Kegiatan produksi keempat pabrik PT Pusri di Palembang sekarang ini berjalan dengan normal, meskipun sekarang ini sedang dilakukan pembangunan satu pabrik baru proyek revitalisasi pabrik tua Pusri II yang dibangun pada tahun 1974.

"Dengan tidak terganggunya kegiatan produksi, stok pupuk di gudang tingkat kabupaten atau sentra produksi pertanian akan terus ditambah sesuai dengan RDKK petani di seluruh provinsi yang kebutuhan pupuknya menjadi tanggung jawab PT Pusri," kata Sulfa.(ant/vaa)

Pembangunan Jalur Puncak II Mandek

Pembangunan jalur puncak II Poros Tengah-Timur yang menghubungkan Kabupaten Bogor dan Cipanas kini mandek lantaran pengerjaannya telah dihentikan sejak Januari 2014.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Dinas Kominfo Kabupaten Bogor, Erwin Suriana menyebutkan, penghentian pembangunan Poros Tengah-Timur tidak ada kaitannya dengan penangkapan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

"Penghentian karena ada kesulitan pada kontur lahan, tepatnya di titik Rasamala. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan ditangkapnya Bupati Bogor," ujar Erwin saat dihubungi, Jumat.

Erwin menyebutkan, pembangunan Poros Tengah-Timur untuk pengerjaan mulai dari konstruksi, pengerukan, pemadatan dan lain-lainya kewenangannya ada pada pemerintah Provinsi dan Pusat.

Anggaran pembangunan proyek jalan sepanjang 47 kilometer dengan lebar 30 hingga 100 meter tersebut dianggarkan sebesar Rp840 miliar.

"Pemerintah Kabupaten Bogor hanya menyediakan lahan," ujarn Erwin.

Namun, Erwin tidak mengetahui betul berapa luas lahan yang disediakan oleh Pemkab Bogor untuk penyelesaian proyek tersebut, karena sebagian besar lahan merupakan hibah dari para pengembang dan perusahaan pemilik tanah.

Erwin mengatakan, pembangunan proyek Poros Tengah-Timur direncanakan selesai dan dapat beroperasi tahun 2015.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran di lapangan, jalur puncak II atau Poros Tengah-Timur dibangun sebagai alternatif mengurangi beban kepadatan di jalur puncak.

Pelaksanaan proyek tersebut awalnya dimulai tahun 2006 pada masa pemerintahan Bupati Agus Utara. Proyek tersebut dibangun dengan tanah hibah milik warga, dengan harapan dapat membuka jalur warga yang terisolir di Kabupaten Bogor.

Akhir 2011, pembangunan jalan tersebut terhenti. Lalu pada 2012 proyek tersebut kembali dilanjutkan dengan status meningkat dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

Lanjutan proyek tersebut diikut dengan perubahan beberapa kawasan yang dilintasinya, dan nama proyek ikut berganti dari jalur puncak II menjadi Poros Tengah Timur.

Kepala sub bagian Program dan Pelaporan, Dinas Bima Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, Andri Wistianto menyebutkan, proyek Poros Tengah Timur menjadi kewenangan Kementerian Pekerja Umum.

Ia mengatakan, pembangunan Poros Tengah-Timur merupakan proyek APBN, dengan nama proyek dari Poros Tengah-Timur menjadi Sentul-Cipanas.

"Untuk anggaran tidak tahu persis, karena ini proyek nasional. Pemerintah Kabupaten Bogor hanya kebagian menyediakan lahan. Detail soal hibah ada di Dinas Tata Ruang dan BPN. Bina Marga hanya berkontribusi membuat DED dan pembukaan lahan," ujar Andri.

Andri mengatakan, pembangunan proyek sudah dimulai sejak 2012. Pengerjaan pembukaan jalur, dimulai pada Juni-Juli 2013 dilakukan secara bertahap.

"Saya belum tahun proyek tersebut dihentikan, baru tahu dari media. Terkait alasan kenapa dihentikan, kami tidak tahu," ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, proses pembukaan jalan, pemerataan, pemadatan dan penghaspalan telah dihentikan.

Menurut salah seorang pekerja, pengaspalan dan pemadatan jalan sudah dihentikan sejak Januari 2014 lalu. Sedangkan untuk pembukaan jalan yang membelah bukit dihentikan pada April lalu.

Saat ini ruas jalan yang sudah dipadatkan dan diaspal sepanjang 3 km dengan lebar 20 hingga 30 meter. Sedangkan untuk keseluruhan jalan yang sudah dibuka sekitar 12 km.

Keseluruhan jalan yang sudah dibuka mulai dari Desa Hambalang dan Desa Tajur di Kecamatan Citeureup, sampai dengan Kampung Cibeureum, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur.

Berdasarkan peta rencana, jalur Poros Tengah Timur dimulai dari Sirkuit Sentul atau keluar Tol Sentul Selatan dan berakhir di Cipanas Kabupaten Cianjur.

Jalur tersebut melintasi belasan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Desa Hambalang dan Desa Tajur di Kecamatan Citeureup, Desa Karang Tengah di Kecamatan Babakan Madang, dan Desa Pabuaran, Desa Cibadak, Desa Sukamakmur, Desa Sukamulya, Desa Sirna Jaya, Desa Warga Jaya, dan Sukawangi di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.(ant/vaa)

Semen Baturaja Menghilang Dari Pasaran

Semen produksi PT semen baturaja, Sumatera Selatan sejak sebulan terakhir menghilang dari pasaran, karena pihak pedagang bahan material tidak lagi menerima pasokan dari distributor.

"Kami sudah sejak sebulan terakhir tidak lagi menerima pasokan semen produksi PT semen baturaja merek Tiga Gajah, karena pasokan dari distributor dihentikan," kata Ucok, pemilik toko bahan material di kawasan Kelurahan 7 Ulu Palembang, Jumat.

Menurut dia, pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab pasokan semen yang pabriknya di Baturaja, ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan itu.

"Yang jelas setelah pasokan semen baturaja dihentikan, kami terpaksa menerima pasokan semen produksi lain seperti Semen Padang, sehingga kebutuhan pelanggan tetap dapat dipenuhi," katanya.

Mengenai harga jual, menurut dia, khusus semen Padang dipatok Rp61 ribu per zak, padahal ketika pasokan semen normal harganya hanya kisaran Rp60 ribu per zak.

Pantauan Antara, sejumlah toko penyedia material bahan bangunan di wilayah Kota Palembang termasuk di Kota Baturaja, lokasi pabrik memang semen merek Tiga Gajah sedang kosong dan yang ada hanya semen Padang.

Semen produk dari luar, seperti Semen Padang, Tiga Roda dan Holcim, sejak sebulan terakhir menguasai pasaran baik di Baturaja, maupun di Kota Palembang.

"Khusus Pabrik Baturaja katanya tidak produksi, kalau beli semen baturaja yang diproduksi pabrik pengantonan di Lampung, harus ada tambahan biaya kirim," kata Hendra, pemilik toko material di Pasar Baru Baturaja.

Ia mengaku, terpaksa harus menjual dengan harga lebih tinggi.

Untuk semen baturaja yang diproduksi dari pabrik Lampung harga jual bisa mencapai Rp70 ribu per zak.

Padahal, kata Hendra, sebelumnya harga semen merek yang sama diproduksi pabrik di Baturaja harganya hanya Rp60 ribu per zak.

Sementara itu, harga semen produksi luar, seperti semen Padang, Holcim dan Tiga Roda harganya masih berkisar Rp60 ribu per zak.

Kepala Biro Umum PT semen baturaja Zulman Jamal ketika dikonfirmasi secara terpisah sebelumnya membenarkan sejak dua bulan terakhir PT Semen Baturaja melakukan perbaikan mesin.

"Setiap tahunnya memang ada program perbaikan mesin sehingga produksi terhenti selama 60 hari. Namun, biasanya perbaikan itu dilakukan di akhir tahun, akan tetapi, kali ini dilaksanakan di awal tahun sekalian dilakukan perbaikan rutin tahunan," kata Zulman.

Menurut dia, PT semen baturaja yang merupakan salah satu perusahaan BUMN ini kembali terus berbenah diri dan terhitung sejak 20 Maret 2014 melakukan salah satu kegiatan penggantian dan pemeliharaan shell kiln.

"Salah satu bagian penting dari mesin yaitu mesin pembakar matrial pembuat clinker. Perbaikan mesin ini tujuannya untuk lebih mengoptimalkan produksi semen perusahaan sehingga ke depan tidak ada trouble lagi," katanya.

Untuk menjaga kestabilan pasokan semen di wilayah pemasaran PT semen baturaja selama waktu pemeliharaan berlangsung, manajemen melakukan impor clinker atau bahan baku semen dari dalam maupun luar negeri.

Ia menambahkan bahwa pabrik PT semen baturaja terdapat dua tempat pengantongan, yakni di Kertapati (Palembang) dan Tarahan (Lampung).(ant/vaa)